Charles, Edmund (1287009) (2019) Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Layanan Telekomunikasi dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Data Register Kartu Prabayar Berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.12 Tahun 2016 Tentang Regristrasi Pelanggan Jasa Elektonik Dikaitkan Dngan Hak Privasi Masyarakat. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
Text
1287009_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (128Kb) |
|
Text
1287009_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (211Kb) |
|
Text
1287009_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (467Kb) |
|
Text
1287009_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (428Kb) |
|
Text
1287009_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (279Kb) |
|
Text
1287009_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (362Kb) |
|
Text
1287009_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (219Kb) |
|
Text
1287009_Cover.pdf - Accepted Version Download (258Kb) |
|
Text
1287009_References.pdf - Accepted Version Download (242Kb) |
Abstract
Perubahan yang cepat diakibatkan dari modernisasi dalam era digital yang cepat. Perubahan ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari yang memudahkan rakyat Indonesia untuk mengakses informasi melalui internet. Perubahan ini sering kali tidak disertai dengan perlindungan hukum yang sesuai dengan era digital tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau disebut juga dengan Penelitian kepustakaan atau dokumen. Penelitian ini bersifat deskritif analistis, menggunakan pendekatan komparatif yakni melakukan penelitian terhadap peraturan yang sudah ada khususnya mengenai infomasi dan transaksi elektronik. Pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Pertanggungjawaban penyedia jasa layanan komunikasi didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan esensi dari Hak Asasi Manusia khususnya mengenai Hak Privasi Masyarakat. Indonesia menganut sistem hukum civil law yang merupakan sistem hukum yang tersusun secara sistematis dan tertuilis, serta dibukukan seperti perundangundangan Akibat tidak adanya suatu Undang Undang yang mengatur tentang Hak Privasi tersebut maka pengertian dari Hak Privasi itu sangat luas sehingga apabila terjadi sengketa akan menimbulkan kerancuan dalam kepastian hukumnya. Sehingga dalam pelaksanaan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | era digital, Hak Privasi, Perlindungan, Pertanggungjawaban |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
Date Deposited: | 03 Dec 2021 07:39 |
Last Modified: | 03 Dec 2021 07:39 |
URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/28640 |
Actions (login required)
View Item |