Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Sebagai Pembeli Kedua dari Rumah Susun yang Masih Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dengan Developer Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Terkait Undang-undang Rumah Susun No. 12 Tahun 2011

Junita , Fransiska (1587005) (2019) Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Sebagai Pembeli Kedua dari Rumah Susun yang Masih Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dengan Developer Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Terkait Undang-undang Rumah Susun No. 12 Tahun 2011. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1587005_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (497Kb) | Preview
	Text 1587005_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2616Kb)
Preview	Text 1587005_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (417Kb) | Preview
	Text 1587005_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (519Kb)
	Text 1587005_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (425Kb)
	Text 1587005_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (331Kb)
Preview	Text 1587005_Conclution.pdf - Accepted Version Download (187Kb) | Preview
Preview	Text 1587005_Cover.pdf - Accepted Version Download (386Kb) | Preview
Preview	Text 1587005_References.pdf - Accepted Version Download (311Kb) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai, bahwa banyak permasalahan terkait proses jual beli rumah susun, Rumah susun komersial yang belum selesai transaksinya yaitu berstatus perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang terjadi antara pihak ketiga sebagai pembeli kedua dengan developer. Melakukan transaksi jual beli rumah susun komersial sebelum dibangun tentunya sangat rentan bagi calon pembeli tersebut, karena selain tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat saja pihak ketiga akan mendapatkan resiko hukum dari transaksi jual beli rumah susun tersebut, sehingga pembeli perlu mendapatkan perlindungan hukum khususnya pihak ketiga dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dan mengenai hal tersebut dilihat berdasarkan peraturan daerah Kota Bandung mengenai pengaturan mengenai proses pengalihan kepemilikan pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini, penulis menggunakan pendekatan normatif. Oleh karena metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan itu berupa data sekunder, atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan – bahan hukum. Penelitian normatif tersebut dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, seperti peraturan perundang – undangan, teori – teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yaitu setiap konsumen yang melakukan pengalihan kepemilikan rumah susun yang masih berstatus PPJB bisa terjadi resiko yaitu resikonya adalah apabila sertipikatnya belum beres atau belum selesai maka yang terdata adalah masih pembeli pertama, konsumen yang dirugikan berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Konsumen, maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui badan yang bertugas meyelesaikan sengketa (BPSK) walaupun hanya sebagai perantara antara konsumen dan pelaku usaha. Pengaturannya di daerah Kota Bandung ini belum ada pengaturannya, adanya kelemahan atau kekurangan dalam Pasal 43 Undang – Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun mengenai pengalihan terhadap pihak ketiga. Sebaiknya adanya upaya – upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam menuntut hak – haknya mengenai pengalihan rumah susun ini. Konsumen dapat mempelajari atau dapat mengetahui informasi tersebut dengan berkonsultasi kepada konsultan hukum. Pengalihan kepemilikan terhadap pihak ketiga ini harus diatur karena peraturan yang ada dengan prakteknya atau kenyataanya ternyata tidak sesuai , di aturannya belum ada pengaturannya secara khusus tetapi dalam kenyataanya banyak masyarakat yang melakukan pengalihan kepemilikan kepada pihak ketiga.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Peraturan Daerah Kota Bandung.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	05 Aug 2019 06:32
Last Modified:	05 Aug 2019 06:32
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26960

Actions (login required)

View Item