Ramdania, Thyara Mardiana Holly (1587046) (2019) Analisis Perbandingan Pranata Hukum Sewa Beli Dalam Hukum Indonesia Sebagaimana Diatur Dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980 Tentang Perizinan Kegiatan Usaha Seba Beli (Hire Purchase), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (Renting) dan Hukum Malaysia Sebagaimana Diatur Dalam Hire Purchase Act 1967. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1587046_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (260Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1587046_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1106Kb) |
|
|
Text
1587046_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (287Kb) | Preview |
|
|
Text
1587046_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (315Kb) |
|
|
Text
1587046_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (420Kb) |
|
|
Text
1587046_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (328Kb) |
|
|
Text
1587046_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (184Kb) | Preview |
|
|
Text
1587046_Cover.pdf - Accepted Version Download (287Kb) | Preview |
|
|
Text
1587046_References.pdf - Accepted Version Download (130Kb) | Preview |
Abstract
Masyarakat Indonesia tergolong sebagai masyarakat yang konsumtif, namun yang menjadi kendala adalah daya beli masyarakat Indonesia yang masih lemah. Untuk mengatasi hal itu maka muncullah lembaga-lembaga pembiayaan yang menawarkan jasa sewa beli. Perjanjian sewa beli itu sendiri sudah banyak digunakan di beberapa negara-negara termasuk di Malaysia. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis melakukan perbandingan hukum antara pengaturan sewa beli berdasarkan hukum di Indonesia dengan di Malaysia. Tujuan perbandingan hukum ini ialah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan sewa beli menurut sistem hukum di Indonesia dan di Malaysia, serta menganalisa penyebab dari adanya persamaan dan perbedaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, metode yuridis-normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis data dan menghubungkan dengan aturan hukum yang berlaku. Metode perbandingan hukum merupakan penelitian dengan membandingkan undang-undang satu negara dengan undang-undang negara lain guna mendapatkan alasan terjadinya persamaan dan perbedaan. Hasil perbandingan hukum tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan dari pengaturan hukum sewa beli di Indonesia dan Malaysia. Terdapat persamaan definisi sewa beli, subjek sewa beli yaitu penjual atau pemilik biasanya pada faktanya adalah bank atau perusahaan multifinance, bentuk perjanjian yakni perjanjian baku, dan asuransi. Selain itu, lembaga-lembaga yang mengawasi, melaksanakan pengaturan sewa beli adalah Menteri Perdagangan dan Koperasi begitupun dengan di Malaysia yaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang merupakan lembaga eksekutif. Kegiatan sewa beli dapat diterima dengan baik di kedua negara tersebut. Perbedaannya terletak pada objek sewa beli di Malaysia diberikan pembatasan secara jelas sedangkan di Indonesia tidak ada pembatasan, hak dan kewajiban subjek sewa beli, kewajiban perusahaan, pengambilalihan barang serta pelanggaran apabila dilakukan oleh subjek dalam perjanjian sewa beli.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | perbandingan hukum, pengaturan hukum sewa beli di Indonesia, pengaturan hukum sewa beli di Malaysia |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 25 Jul 2019 07:16 |
| Last Modified: | 25 Jul 2019 07:16 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26915 |
Actions (login required)
 |
View Item |
