Muliawati, Deviani (1387056) (2017) "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Tukar Menukar Tanah Antara Pihak Swasta dan Pemerintah Daerah Dalam Kaitan Dengan Daftar Aset Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) yang Belum Dihapus Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ". Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1387056_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (316Kb) | Preview |
|
Text
1387056_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1813Kb) |
||
|
Text
1387056_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (499Kb) | Preview |
|
Text
1387056_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (560Kb) |
||
Text
1387056_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (387Kb) |
||
Text
1387056_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (295Kb) |
||
|
Text
1387056_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (231Kb) | Preview |
|
|
Text
1387056_Cover.pdf - Accepted Version Download (265Kb) | Preview |
|
|
Text
1387056_References.pdf - Accepted Version Download (132Kb) | Preview |
Abstract
Kerjasama bisnis dapat terjalin antara berbagai pihak. seperti dapat terjalin antar perorangan, antar badan usaha sekalipun antara pihak swasta melalui badan usaha dengan pemerintah. Untuk mencapai tujuannya para pihak biasanya mengadakan perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian tukar menukar. Permasalahan hukum yang diteliti berkaitan dengan tukar-menukar yang terjadi antara Swasta dengan Pemerintah Daerah yang mana sebagian aset penukarnya masih tercatat sebagai aset milik BUMD. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis konsekuensi hukum dari perjanjian tukar menukar tersebut, mengkaji tindakan hukum atas adanya aset yang belum dihapuskan dan mengkaji perlindungan hukum bagi para pihak. ` Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pengelolaan barang milik daerah. Kemudian Pendekatan Konseptual yang digunakan oleh penulis adalah untuk membangun suatu konsep di dalam pengaturan mengenai pemerintahan daerah untuk dijadikan acuan terhadap pengaturan dalam pencatatan aset di daftar aset barang milik daerah. Data primer yang digunakan oleh penulis berbentuk hasil wawancara sebagai pendukung data sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan kegiatan perjanjian, bisnis, pemerintahan daerah serta kamus-kamus. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perjanjian tukar-menukar yang dilakukan para pihak memiliki konsekuensi tertentu dan harus sah dan mengikat bagi para pihak. Kemudian tindakan hukum yang seharusnya dilakukan Pemerintah Daerah bersama dengan BUMD adalah melakukan tindakan penghapusan aset yang masih tercatat dalam daftar aset barang milik daerah. Kemudian perlindungan hukum bagi pihak Swasta adalah sah dan mengikatnya perjanjian tukar-menukar tersebut. Kemudian perlindungan hukum bagi Pemerintah Daerah yaitu adanya dasar hukum yang sah pada saat melakukan tukar-menukar terhadap aset tanah tersebut kepada pihak swasta. Terakhir, berkaitan dengan perlindungan hukum yang dapat diterima BUMD adalah dengan diberikannya aset pengganti terhadap aset yang telah ditukarkan kepada pihak swasta.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Tukar-Menukar, Swasta, Pemerintah Daerah, Perlindungan Hukum |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
Date Deposited: | 06 Sep 2017 03:40 |
Last Modified: | 06 Sep 2017 03:40 |
URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23033 |
Actions (login required)
View Item |