Tjoneng, Arman (2019) Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Lembaga Quasi Peradilan dalam Memutuskan Sengketa Konsumen dan Permasalahannya. Prosiding Konferensi Nasional Hukum Bisnis : Mengintegrasikan Hukum dan Etika ke dalam Corporate Governance. pp. 46-54.
|
Text
Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Lembaga Quasi Peradilan dalam Memutuskan Sengketa Konsumen dan Permasalahannya.pdf Download (6Mb) | Preview |
Abstract
Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan bahwa betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan "generasi keempat hak asasi manusia", yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa-masa yang akan datang, dimana perwujudannya dalam perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam bidang perlindungan konsumen, suatu hal yang mendapatkan perhatian serius terkait konflik yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Konflik ini merupakan sebuah keniscayaan, artinya bisa muncul kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu, agar konflik ini tidak menimbulkan kerugian, maka secara tegas dalam UUPK diatur mengenai penyelesaian konflik dalam bidang perlindungan konsumen yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK sebagai lembaga quasi peradilan sangat diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hokum kepada konsumen yang menjadi korban atas perilaku pelaku usaha. Kenyataannya, ada beberapa putusan BPSK yang justru dianggap melewati batas kewenangan yang diberikan oleh UU kepada BPSK sebagai lembaga quasi peradilan sehingga hal tersebut dapat “menciderai” keberadaan BPSK, seperti putusan BPSK yang mengandung unsur pidana, dan keterlibatan BPSK terhadap perkara yang sebenarnya bukan kewenangan dari BPSK. Permasalahan tersebut diatas haruslah diselesaikan dengan sebaik-baiknya agar penerapan hukum perlindungan konsumen khususnya terkait penyelesaian konflik dapat berjalan dengan maksimal. Jika hal ini tidak segera diat dengan segera dan berulang secara terus-menerus, maka dikhawatirkan penegakan hukum perlindungan konsumen mengalami antiklimaks yang hanya membawa bangsa ini menuju sebuah "kemunduran dalam era modernisasi"
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hukum Perlindungan Konsumen, Konflik, Putusan BPSK, Permasalahan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 23 Jan 2023 07:21 |
| Last Modified: | 23 Jan 2023 07:21 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/31232 |
Actions (login required)
 |
View Item |
