Batu, Yosep Seftiadi Lumban (1687074) (2020) Perbandingan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Dalam Hal Pembentukan Partai Politik Berbadan Hukum Dikaitkan Dengan Hak Kebebasan Berserikat. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1687074_Abstrak_TOC.pdf - Accepted Version Download (415Kb) | Preview |
|
|
Text
1687074_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (846Kb) | Preview |
|
Text
1687074_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (734Kb) |
||
Text
1687074_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (736Kb) |
||
Text
1687074_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (909Kb) |
||
Text
1687074_Chapter5.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (706Kb) |
||
|
Text
1687074_Conclution.pdf - Accepted Version Download (705Kb) | Preview |
|
|
Text
1687074_Cover.pdf - Accepted Version Download (549Kb) | Preview |
|
|
Text
1687074_Reference.pdf - Accepted Version Download (600Kb) | Preview |
Abstract
Pada 15 Januari 2011, pemerintah mengesahkan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Persyaratan pembentukan partai politik dalam UU No.2 Tahun 2011 jauh lebih berat jika dibandingkan dengan UU sebelumnya. Salah satu contohnya ialah syarat jumlah pendiri partai politik. Pada UU No.2 Tahun 2008 mensyaratkan 50 WNI sebagai pendiri, sedangkan pada UU No.2 Tahun 2008 menyaratkan 1020 WNI. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Teknik dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data menelaah seluruh data dari instrumen penelitian. Perbandingan kesempatan membentuk partai politik sebagai badan hukum, penulis uraikan sebagai berikut: Pertama, UU No.2 Tahun 2011 tidak mengakomodir lagi keberadaan partai lokal. Kedua, UU No.2 Tahun 2011 memicu adanya pemborosan keuangan. Ketiga, UU No.2 Tahun 2011 menyulitkan berdirinya partai-partai yang muncul dari grass root. Keempat, UU No.2 Tahun 2011 lebih membatasi Jumlah Partai Politik. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis berkesimpulan, pertama, kesempatan membentuk partai politik dalam UU No.2 Tahun 2011 lebih dibatasi dibandingkan UU No.2 Tahun 2008. Kedua, berdasarkan UUD 1945 maka pengaturan dan pembatasan terhadap kebebasan berserikat harus didasarkan atas suatu alasan rasional dengan maksud sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2). Selain itu, penulis menyampaikan saran, pertama, Penulis menyarankan agar persyaratan berikutnya tidak hanya berupa syarat administratif saja. Kedua, pembatasan terhadap kebebasan berserikat tidak boleh bertentangan dengan amanat UUD 1945 bahwa kedaulatan ada di tangan Rakyat.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
Date Deposited: | 04 Feb 2022 03:20 |
Last Modified: | 04 Feb 2022 03:20 |
URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29620 |
Actions (login required)
View Item |