Analisis Hukum Legal Standing Calon Anggota Legislatif Satu Partai Yang Sama Dalam Sengketa Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kaitkan Dengan Asas Keadilan

Pamungkas, Setioko Yudha (1687037) (2020) Analisis Hukum Legal Standing Calon Anggota Legislatif Satu Partai Yang Sama Dalam Sengketa Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kaitkan Dengan Asas Keadilan. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1687037_Absctract_TOC.pdf - Accepted Version Download (828Kb) | Preview
Preview	Text 1687037_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (600Kb) | Preview
	Text 1687037_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (456Kb)
	Text 1687037_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (482Kb)
	Text 1687037_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (524Kb)
Preview	Text 1687037_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (230Kb) | Preview
Preview	Text 1687037_Cover.pdf - Accepted Version Download (412Kb) | Preview
Preview	Text 1687037_References.pdf - Accepted Version Download (522Kb) | Preview

Abstract

Pemilu merupakan sarana untuk mencari wakil rakyat di Indonesia, sebagai negara demokrasi, Indonesia mengadakan pemilu anggota legislatif setiap 5 tahun sekali. Dalam pelaksanaan pemilu terdapat banyak permasalahan khususnya mengenai perselisihan hasil akhir, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum, syarat seseorang mengajukan gugatan di Mahkamah konstitusi adalah legal standing. Namun berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi untuk calon anggota DPR dan DPRD diperlukan ijin tertulis dari sekjen atau ketua partai agar dapat mendapatkan legal standing sebagai syarat mengajukan gugatan mengenai sengketa hasil pemilihan umum. Tujuan penulis menganalisis ini adalah untuk mengkaji legal standing dalam sengketa hasil pemilu yang melibatkan calon anggota legislatif disatu partai yang sama berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi yang mengharuskan mendapatkan ijin tertulis dari ketua dan sekjen partai sebagai syarat pengajuan gugatan agar tercapaianya asas keadilan. Metode penelitian bersifat yuridis normative yang akan mengali dari beberapa literature sekunder terdiri dari UUD RI 1945, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR,DPRD, UU No. 7 Tentang Pemilu, buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan tentang sengketa hasil pemilu. Hasil Penelitian menunjukan, bahwa tidak diberikannya ijin oleh ketua partai untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi merupakan masalah internal partai. Karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut melainkan Mahkamah Partai, tetapi lamanya penyelesaian di Mahkamah Partai dapat menyebabkan berakhirnya batas waktu pengajuan hasil pemilu di Mahkamah konstitusi hal ini sangat merugikan calon yang bersangkutan dan tidak sesuai dengan asas keadilan didalam pemilu.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pemilu, legal standing, legislatif, Mahkama Konstitusi,PHPU
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	04 Feb 2022 01:35
Last Modified:	04 Feb 2022 01:35
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29582

Actions (login required)

View Item