Sari, Ghea Rahma(1687016) (2020) Tinjauan Yuridis Potensi Pengenaan Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Yang Terkait Kewenangan Direksi Bumn Terhadap Ketentuan Yang Dijiwai Doktrin Business Judgement Rule. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1687016_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (152Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1687016_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (156Kb) |
|
|
Text
1687016_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (266Kb) | Preview |
|
|
Text
1687016_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (303Kb) |
|
|
Text
1687016_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (280Kb) |
|
|
Text
1687016_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (244Kb) |
|
|
Text
1687016_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (169Kb) | Preview |
|
|
Text
1687016_Cover.pdf - Accepted Version Download (158Kb) | Preview |
|
|
Text
1687016_References.pdf - Accepted Version Download (206Kb) | Preview |
Abstract
Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam (SDA) berlimpah. Mulai kekayaan di daratan sampai di lautannya, pertambangan, minyak dan gas, sampai kekayaan bawah laut yakni perikanan dan sebagainya. Potensi ini juga didukung sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang tinggi kuantitasnya. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada intinya menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan negara atas sumber daya alam (SDA) minyak dan gas diwujudkan dalam bentuk pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian Indonesia disamping usaha swasta dan koperasi dan mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu Badan Usaha Milik Negara dibidang migas terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan labanya adalah PT Pertamina. PT Pertamina (Persero) untuk selanjutnya disebut sebagai Pertamina merupakan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan usaha energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan tersebut serta pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan. Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), sekunder (jurnal-jurnal hukum, kasus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian), dan tersier (kamus hukum, media masa). Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya batasan mengenai kerugian keuangan negara tehadap kegagalan investasi dan batasan pengenaan tindak pidana korupsi kepada direksi BUMN terkait doktrin Business Judgement rule
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Doktrin Business Judgement Rule, direksi, tindak pidana korupsi, PT Pertamina, BUMN. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 03 Feb 2022 07:29 |
| Last Modified: | 03 Feb 2022 07:29 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29556 |
Actions (login required)
 |
View Item |
