Handriyan, Lucky (1687012) (2020) Status Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dan Pertanggungjawaban Direksi Serta Developer Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1687012_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (137Kb) | Preview |
|
Text
1687012_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (217Kb) |
||
|
Text
1687012_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (273Kb) | Preview |
|
Text
1687012_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (199Kb) |
||
Text
1687012_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (202Kb) |
||
Text
1687012_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (188Kb) |
||
|
Text
1687012_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (71Kb) | Preview |
|
|
Text
1687012_Cover.pdf - Accepted Version Download (211Kb) | Preview |
|
|
Text
1687012_Reference.pdf - Accepted Version Download (131Kb) | Preview |
Abstract
Badan usaha milik negara (untuk selanjutnya disebut BUMN) adalah Salah satu badan hukum yang sebagian besar/seluruh modalnya dimiliki oleh negara. BUMN turut berperan dalam menopang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Untuk mendukung kegiatannya bumn dapat mendirikan suatu anak perusahaan. Anak perusahaan BUMN memiliki sebagian besar modalnya dari induk perusahaannya. Dalam setiap kegiatannya, anak perusahaan BUMN tidak lepas dari persoalan hukum. pada kasus tertentu, masalah yang menyangkut anak perusahaan BUMN diselesaikan dan diputus dalam persidangan Khusus yaitu tipikor. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga, tujuan dari penulisan hukum adalah untuk mengetahui kepastian hukum mengenai status dari suatu anak perusahaan BUMN, serta klasifikasi kerugian yang dialami anak perusahaan BUMN, dan untuk mengetahui pertanggung jawaban direksi, dan developer yang menimbulkan kerugian bagi anak perusahaan BUMN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif. Adapun sifat penelitian dari pembahasan ini adalah deskriptif analitif dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang yang lebih mengacu pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa perundan-undangan yang terkait, bahan sekunder berupa buku buku, pendapat ahli, artikel, jurnal-jurnal hukum dan teori teori hukum dan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Berdasarkan penelitian penulis, anak perusahaan BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan BUMN, karena modal yang disertakan oleh BUMN bukan aset negara. Hal ini didasarkan oleh pemisahan entitas antra anak perusahaan BUMN dengan Induknya, sehingga kerugian yang dialami oleh anak perusahaan BUMN akibat direksi dan developer yang melakukan wanprestasi, tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tetapi dikategorikan dalam hal lain sesuai dengan tindakan yang dilakukan anak perusahaan tersebut. Dalam hal pertanggung jawaban direksi dan developer, pada dasarnya pertanggung jawaban akan dilakukan sesuai dengan perbuatannya, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Dalam ranah perdata maka keduanya dapat dituntut dengan mengacu pada Pasal 1320, 1338, 1267 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam hal pidana mengacu kepada pasal 372 KUHP tentang penggelapan.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | BUMN, Anak Perusahaan |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
Date Deposited: | 03 Feb 2022 07:24 |
Last Modified: | 03 Feb 2022 07:24 |
URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29555 |
Actions (login required)
View Item |