Suryani, Theresa Margaret (1687005) (2020) Tinjauan Yuridis Pasca Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 13/G Tahun 2019 Tertanggal 19 Juni 2019 Mengenai Pemberian Grasi Kepada Pelaku Pedofilia Dikaitkan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance ). Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1687005_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (206Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1687005_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (3621Kb) |
|
|
Text
1687005_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (321Kb) | Preview |
|
|
Text
1687005_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (948Kb) |
|
|
Text
1687005_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (736Kb) |
|
|
Text
1687005_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (787Kb) |
|
|
Text
1687005_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (178Kb) | Preview |
|
|
Text
1687005_Cover.pdf - Accepted Version Download (154Kb) | Preview |
|
|
Text
1687005_References.pdf - Accepted Version Download (278Kb) | Preview |
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai permasalahan yang terjadi di Jakarta International school dimana terjadi suatu pelecehan seksual yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang menjadi sebelumnya menjadi guru di sekolah itu, Lemahnya hukum dan lambannya pengusutan kasus pelecehan seksual tidak pernah tuntas dan selalu berujung pada ketidakadilan terhadap korban, dan kasus ini selalu dianggap sepele. Dengan melepaskan pelaku pelecehan seksual akan memberikan peluang bagi pelaku lainnya untuk melakukan hal yang sama, sehingga semakin maraknya kasus pedofilia. Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentu memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena, dalam Undang-undang ini memeberikan sanksi-sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak dibandingan dengan KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, Dalam kajian terhadap kewenangan konstitusional atau Hak Prerogatif Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi kepada terpidana, terutama kewenangan yang pada pelaksanaannya bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak tersentuh kontrol dari lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menilai pelaksanaan kekuasaan tersebut. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung yang dikaji didasarkan pada ketentuan-ketentuan formal yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan dengan penelitian penulis,Pengajuan permohonan grasi yang diajukan oleh tersangka ini memang telah sesuai dengan Prosedur pengajuan grasi yang diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi, akan tetapi secara substansi keputusan ini melukai masyarakat, terkhususnya keluarga korban yang merasa tidak mendapatkan keadilan atas pelecehan seksual yang dialami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan presiden mengenai grasi kepada pelaku pedofilia ini bertentangan dengan tiga Asas dari Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu Asas transparansi,Asas Proposionalitas, dan Asas Akuntabilitas.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Grasi,Pelaku Pedofilia & Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 03 Feb 2022 07:14 |
| Last Modified: | 03 Feb 2022 07:14 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29551 |
Actions (login required)
 |
View Item |
