Hudayanto, Eryansyah (1587098) (2020) Analisa Tanggungjawab Panitia Pelaksana Tender Dalam Hal Terjadinya Persekongkolan Tender Secara Vertkal Dan Tindakan Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Peserta Tender Yang Dirugikan. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1587098_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (110Kb) | Preview |
|
|
Text
1587098_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (228Kb) | Preview |
|
|
Text
1587098_Chapter2.pdf - Accepted Version Download (162Kb) | Preview |
|
Text
1587098_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (180Kb) |
||
Text
1587098_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (274Kb) |
||
|
Text
1587098_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (101Kb) | Preview |
|
|
Text
1587098_Cover.pdf - Accepted Version Download (73Kb) | Preview |
|
|
Text
1587098_Reference.pdf - Accepted Version Download (101Kb) | Preview |
Abstract
Tender adalah suatu bentuk tawaran pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada para pelaku usaha untuk mengerjakan suatu proyek. Namun pada praktiknya pelaksanaan tender sering diwarnai dengan kecurangan, salah satunya adalah persekongkolan tender secara vertikal. Persekongkolan tender secara vertikal adalah suatu bentuk kerjasama antara satu atau lebih pelaku usaha (peserta tender) dengan panitia pelaksana tender guna menentukan pemenang daripada tender tersebut. Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan mengunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya kegiatan persekongkolan tender tersebut telah diatur di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun dalam penegakkannya tidak ada bentuk sanksi baik perdata maupun pidana kepada panitia pelaksana tender apabila terbukti melakukan kegiatan persekongkolan tender secara vertikal. Oleh karena itu dalam penegakkannya para peserta tender yang dirugikan dapat melakukan tindakan hukum melalui peradilan lain, yakni Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
Date Deposited: | 02 Feb 2022 07:26 |
Last Modified: | 02 Feb 2022 07:26 |
URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/29519 |
Actions (login required)
View Item |