Kepastian Hukum Kewenangan Mencabut Izin Reklamasi Teluk Jakarta dan Perlindungan Investor Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelola Reklamasi Pantai Utara Jakarta di Hubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Juncto Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Junctis Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012

Ayudita, Dhea (1587091) (2019) Kepastian Hukum Kewenangan Mencabut Izin Reklamasi Teluk Jakarta dan Perlindungan Investor Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelola Reklamasi Pantai Utara Jakarta di Hubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Juncto Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Junctis Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1587091_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (305Kb) | Preview
	Text 1587091_ Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (1144Kb)
Preview	Text 1587091_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (364Kb) | Preview
	Text 1587091_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (313Kb)
	Text 1587091_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (234Kb)
	Text 1587091_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (337Kb)
Preview	Text 1587091_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (118Kb) | Preview
Preview	Text 1587091_Cover.pdf - Accepted Version Download (182Kb) | Preview
Preview	Text 1587091_References.pdf - Accepted Version Download (138Kb) | Preview

Abstract

Pencabutan Izin reklamasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta merupakan salah satu upaya untuk mengatasi persoalan di DKI Jakarta yang secara umum memiliki permasalahan kewenangan dalam mencabut izin reklamasi. Dengan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018. Penulisan skripsi ini membahas kepastian hukum kewenangan mencabut izin reklamasi teluk Jakarta dan perlindungan investor berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Jo Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Jis Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Penelitian yang diakukan bersifat deskriptif analitik yang mengambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penulisan ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian ini, telah diperoleh bahwa pencabutan izin reklamasi Teluk Jakarta oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur tidak bertentangan dengan asas-asas Peraturan Perundang-undangan dan Perlindungan Hukum bagi investor akibat pencabutan izin reklamasi Teluk Jakarta dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Izin Reklamasi, Kewenangan, Pemerintah.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	06 Dec 2021 07:09
Last Modified:	06 Dec 2021 07:09
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/28750

Actions (login required)

View Item