Situmeang, Frengky (1487028) (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Partner Kerjasama Dihubungkan Dengan Akibat Hukum Dalam Proses Kepailitan Partner Kerjasama. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1487028_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (233Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1487028_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (3862Kb) |
|
|
Text
1487028_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (360Kb) | Preview |
|
|
Text
1487028_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (400Kb) |
|
|
Text
1487028_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (388Kb) |
|
|
Text
1487028_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (242Kb) |
|
|
Text
1487028_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (38Kb) | Preview |
|
|
Text
1487028_Cover.pdf - Accepted Version Download (157Kb) | Preview |
|
|
Text
1487028_References.pdf - Accepted Version Download (216Kb) | Preview |
Abstract
Di dalam dunia bisnis kerjasama antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya akan sangat dibutuhkan baik dalam mengembangkan usahanya tersebut maupun dalam penanaman modal untuk kelancaraan bisnisnya di kemudian hari. Sebagian Pengusaha tidak selalu memiliki bisnis yang berjalan lancar. Hal tersebut mengakibatkan beberapa pelaku bisnis mengalami kepailitan. Para pengusaha yang mengalami kepailitan dan telah melakukan kerjasama dengan banyak pihak tentu dapat menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak sehingga sulit untuk membayarkan utang-utang yang harus dilunasi sehingga mau tidak mau bisnisnya akan mengalami kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan seperti Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan pendekatan konseptual seperti doktrin-doktrin dari para ahli. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Perlindungan Hukum Terhadap Aset Kerjasama Dalam Perjanjian Kerjasama adalah dimana berakhirnya perjanjian antara pihak partner kerjasama, hal ini sudah diatur didalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pasal 36 berakhirnya perjanjian antara para pihak di dalam kepailitan di mana apabila pihak partner kerjasama dalam kepailitannya memiliki sebuah perjanjian kerjasama yang merugikan pihak partnernya karena kepailitan, pihak partner dapat meminta kejelasan perjanjian kerjasama terhadap kurator yang mengurus harta kepailitan partnernya yang pailit antara pemberian waktu untuk melanjutkan atau pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian kerugian. Disarankan bagi para pihak yang ingin melakukan kerjasama sebaiknya membuat klausal perjanjian kerjasama apabila pihak yang dirugikan akan menerima haknya kembali atas aset bersama tersebut.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | akibat hukum; perlindungan hukum; pihak partner kerjasama |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 06 Dec 2021 04:33 |
| Last Modified: | 06 Dec 2021 04:33 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/28724 |
Actions (login required)
 |
View Item |
