Konsistensi Kewenangan Pemerintah Daerah Pasca Diterbitkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ditnjau dari P{rinsip Otonomi daerah

Rarsina, Bethano Arleno (1487013) (2019) Konsistensi Kewenangan Pemerintah Daerah Pasca Diterbitkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ditnjau dari P{rinsip Otonomi daerah. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1487013_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (50Kb) | Preview
Preview	Text 1487013_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (386Kb) | Preview
	Text 1487013_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (437Kb)
	Text 1487013_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (426Kb)
	Text 1487013_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (338Kb)
Preview	Text 1487013_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (227Kb) | Preview
Preview	Text 1487013_Cover.pdf - Accepted Version Download (247Kb) | Preview
Preview	Text 1487013_References.pdf - Accepted Version Download (289Kb) | Preview

Abstract

Dengan adanya pemberlakuan sistem Online Single Submission (OSS) dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di dalam bidang perizinan berusaha, namun di dalam pelaksanaannya bertentangan dengan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan maksud peraturan perundang-undangan, terkait dengan kewenangan daerah di bidang pelayanan perizinan berusaha, sebagaimana pembagian kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan di bidang pelayanan perizinan. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yang sifatnya deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang disertai dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data pada penelitian ini pun menggunakan teknik studi kepustakaan dengan teknik kualitatif. Pemerintah di dalam upaya dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dalam regulasi mengenai pelayanan perizinan berusaha, diupayakan dapat menjamin kepastian hukum kepada pelaku usaha dan konsisten di dalam memberikan pelayanan perzinan. Pemerintah Dalam membuat regulasi, diupayakan adanya sinkronisasi antara kewenangan Pemerintah daerah dalam pelayanan perizinan dengan kewenangan lembaga online single submission yang dilakukan melalui pemerintah pusat yang dinilai bertentangan dengan kewenangan daerah jika ditinjau dari prinsip otonomi daerah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan Daerah, Akibat, Otonomi Daerah, sistem Online Single Submission
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	06 Dec 2021 04:20
Last Modified:	06 Dec 2021 04:20
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/28722

Actions (login required)

View Item