Tinjauan Hukum Perlindungan Pasien Rehabilitasi Medik Dihubungkan Dengan Kebijakan Pelayanan Pasien Rehabilitasi Medik Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Tentang Peraturan Direktur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik

Haryanto, Alfonzo (1387060) (2019) Tinjauan Hukum Perlindungan Pasien Rehabilitasi Medik Dihubungkan Dengan Kebijakan Pelayanan Pasien Rehabilitasi Medik Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Agung Tentang Peraturan Direktur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

	Text 1387060_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (306Kb)
	Text 1387060_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (2334Kb)
Preview	Text 1387060_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (496Kb) | Preview
	Text 1387060_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (397Kb)
	Text 1387060_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (530Kb)
	Text 1387060_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (420Kb)
Preview	Text 1387060_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (392Kb) | Preview
Preview	Text 1387060_Cover.pdf - Accepted Version Download (233Kb) | Preview
Preview	Text 1387060_References.pdf - Accepted Version Download (322Kb) | Preview

Abstract

Kesehatan adalah hak dasar setiap individu, dan semua warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan termasuk masyarakat kurang mampu. Upaya pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya dibuktikan dengan membentuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Namun pada kenyataannya, upaya pemerintah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera belum dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya hasil Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 (selanjutnya disingkat Perdirjampelkes) yang diketahui bahwa aturan tersebut membatasi pasien Fisioterapi yang akan melakukan Rehabilitasi Medik jika melebihi batas akan dikenakan biaya lebih, sementara masyarakat kurang mampu tidak dapat membayarnya. Permasalahan mengenai tanggungjawab pemerintah dalam melayani pasien BPJS Kesehatan merupakan hal yang perlu dikaji. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yang mengacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Melalui metode penelitian tersebut, maka penulis akan mendapatkan analisa mengenai perlindungan pasien rehabilitasi medik pasca Putusan Mahkamah Agung mengenai pembatalan Perdirjampelkes. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum perlu adanya kepastian hukum jika tidak maka kesejahteraan masyarakat akan sirna. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan dari pemerintah kepada pasien fisioterapi yaitu berupa pemenuhan hak-hak masyarakat terutama terhadap segala kekurangan kebutuhan pasien dalam melayani pasien BPJS Kesehatan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	BPJS, Pasien Fisioterapi, Rehabilitasi Medik.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	06 Dec 2021 03:34
Last Modified:	06 Dec 2021 03:34
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/28716

Actions (login required)

View Item