Manik, Stefanus Jekki (1587047) (2019) Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Dihubungkan Dengan Kewenangan BPOM dalam Menarik Peredaran Produk Makanan. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1587047_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (70Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1587047_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (63Kb) |
|
|
Text
1587047_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (115Kb) | Preview |
|
|
Text
1587047_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (141Kb) |
|
|
Text
1587047_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (88Kb) |
|
|
Text
1587047_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (165Kb) |
|
|
Text
1587047_Conclution.pdf - Accepted Version Download (57Kb) | Preview |
|
|
Text
1587047_Cover.pdf - Accepted Version Download (54Kb) | Preview |
|
|
Text
1587047_References.pdf - Accepted Version Download (65Kb) | Preview |
Abstract
Setiap warga negara berhak melakukan suatu usaha termasuk pelaku usaha, pelaku usaha sebagai pihak yang melakukan kegiatan bisnis, dalam mengedarkan produknya di masyarakat diharuskan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar nantinya tidak berdampak bagi konsumen dalam hal kesehatan. Yang menjadi permasalahan hukum terkait perlindungan hukum dan pertanggung jawaban pelaku usaha itu sendiri dalam hal peredaran produknya dimasyarakat. Serta pengaturan mengenai kewenangan BPOM dalam menarik produk dari peredaran di masyarakat jika ditemukannya produk-produk yang cacat atau membahayakan konsumen sebagaimana diketahui tugasnya sebagai Lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia . Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan penelitian menggunakan tiga metode yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber penelitian hukum yang digunakan menggunakan data sekunder, bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tentang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan dari Peredaran, Bahan hukum sekunder , Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus dan daftar pustaka. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku hingga saat ini belum tegas pengaturannya melalui Pasal 6 UUPK yakni mengenai hak-hak pelaku usaha yang dirasa masih kurang efektif dan diperlukannya pengaturan yang juga dapat melindungi kepentingan pelaku usaha, pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen apabila produk cacat atau membahayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK yaitu dengan ganti kerugian oleh pelaku usaha baik berupa uang, ataupun penggantian produk dari pelaku usaha dan terkait dengan peredaran produk dimasyarakat apabila bertentangan dengan peraturan yang berlaku wajib dilakukan penarikan oleh BPOM sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan dari Peredaran yang menyatakan bahwa penarikan produk makanan dari peredaran dilakukan oleh pelaku usaha atas perintah dari Kepala BPOM.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Produk, Pelaku Usaha, Perlindungan & Pertanggung jawaban Hukum, Kewenangan BPOM. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 30 Jul 2019 08:28 |
| Last Modified: | 30 Jul 2019 08:28 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26949 |
Actions (login required)
 |
View Item |
