Purba, Calvin Julio (1387025) (2019) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan dan Peredaran Produk Makanan Tanpa Label Halal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1387025_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (154Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1387025_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1799Kb) |
|
|
Text
1387025_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (304Kb) | Preview |
|
|
Text
1387025_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (307Kb) |
|
|
Text
1387025_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (371Kb) |
|
|
Text
1387025_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (274Kb) |
|
|
Text
1387025_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (228Kb) | Preview |
|
|
Text
1387025_Cover.pdf - Accepted Version Download (154Kb) | Preview |
|
|
Text
1387025_References.pdf - Accepted Version Download (248Kb) | Preview |
Abstract
Pangan merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. Sebagai kebutuhan primer maka pangan harus aman, bermutu, dan bergizi. Pangan halal menurut agama Islam adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau barang yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam. Kerja sama pemerintah dan para produsen dalam memberikan label halal pada makanan wajib baik makanan impor maupun ekspor yang bertujuan agar konsumen mengetahui pasti kehalalan setiap produk makanan dalam kemasan. Diperlukannya perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli dan mengkonsumsi, apabila makanan yang di perjualbelikan tidak sesuai dengan keyakinan agama maupun kesehatan konsumen tersebut. Pertanggung jawaban pemerintah dan produsen makanan yang mendistribusikan makanan tidak halal kepada konsumen, apabila dalam hal ini konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan yang tidak disertai label halal MUI. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan yang lebih mengacu pada bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Undang-Undang baru yang telah disahkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para ahli, dan jurnal-jurnal hukum. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terdapat hak-hak konsumen terutama konsumen muslim yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan produsen atas produk yangg harus berlabel halal. Adanya produk impor yang belum bersertifikasi halal tetapi sudah beredar luas di pasar Indonesia maka tindakan pemerintah yaitu mendayagunakan lembaga yang berada di bawah BPOM dan LPPOM MUI. Perlindungan bagi konsumen produk makanan dalam kemasan yang tidak bersertifikat halal adalah masyarakat dapat mengadukan ke lembaga di atas terkait peredaran makanan tersebut. Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi secara jelas kepada konsumen dimana hal tesebut merupakan hak dari konsumen sesuia dengan Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Produk, Pasar, Sertifikat Halal, Fatwa MUI |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 25 Jul 2019 07:10 |
| Last Modified: | 25 Jul 2019 07:10 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26914 |
Actions (login required)
 |
View Item |
