Mustikawati, Ratna (1387028) (2019) Penerapan Hukum Dalam Kebijakan Impor Beras ke Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1387028_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (129Kb) | Preview |
|
|
Text
1387028_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (555Kb) | Preview |
|
Text
1387028_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (491Kb) |
||
Text
1387028_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (566Kb) |
||
Text
1387028_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (529Kb) |
||
|
Text
1387028_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (220Kb) | Preview |
|
|
Text
1387028_Cover.pdf - Accepted Version Download (354Kb) | Preview |
|
|
Text
1387028_References.pdf - Accepted Version Download (440Kb) | Preview |
Abstract
Bertambahnya penduduk Negara Indonesia yang sangat pesat membuat masalah lahan pertanian nyaris tak ada pada kota-kota besar karena semakin maraknya pembangunan industrialisme. Akibatnya pemerintah melakukan jalan pintas seperti mengimpor beras yang dalam kebijakan tersebut sangatlah merugikan para petani. Petani dirugikan karena pemerintah seakan tidak perduli pada usaha petani dalam penanaman beras pada lahan pertanian yang sangat terbatas ini. Kebijakan tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk memperoleh data primer, sekunder, dan tersier. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir logika deduktif, yaitu pola pikir pengambilan kesimpulan dengan mengaitkan premis umum pada premis khusus. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil, Pertama: Kebijakan impor beras telah melanggar ketentuan Pasal 36 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kedua: Petani yang dirugikan dalam kebijakan impor beras semustinya dapat meminta perlindungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kebijakan Pemerintah, Impor, Petani Beras |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
Date Deposited: | 25 Jul 2019 06:51 |
Last Modified: | 25 Jul 2019 06:51 |
URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26910 |
Actions (login required)
View Item |