Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Presiden dalam Memberikan Penolakan Grasi Dikaitkan dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Ivana, Olivia (1487036) (2018) Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Presiden dalam Memberikan Penolakan Grasi Dikaitkan dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1487036_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (238Kb) | Preview
Preview	Text 1487036_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (458Kb) | Preview
	Text 1487036_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (456Kb)
	Text 1487036_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (461Kb)
	Text 1487036_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (429Kb)
Preview	Text 1487036_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (202Kb) | Preview
Preview	Text 1487036_Cover.pdf - Accepted Version Download (243Kb) | Preview
Preview	Text 1487036_References.pdf - Accepted Version Download (241Kb) | Preview

Abstract

Hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Salah satu Hukum Publik adalah Hukum Tata Usaha Negara yang di dalamnya melibatkan unsur Pejabat Tata Usaha Negara yaitu badan atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan (bersifat eksekutif). Produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan negara keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden ada yang merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan bukan Objek Sengketa Tata Usaha Negara. Salah satunya merupakan polemik terkait penolakan grasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder, terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perbuahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku-buku, dan makalah. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti kemudian menganalisis fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan, yaitu perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Presiden merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini didasarkan pada ciri dan karakteristik Pejabat Tata Usaha Negara. Adapun ciri-cirinya, yaitu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang berlaku, membuat penetapan, mengeluarkan penerimaan atau penolakan grasi, dan melaksanakan tugas dan kewenangan eksekutif. Namun tidak semua produk kewenangan Presiden merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dikarenakan yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan produk yang dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai pejabat eksekutif. Apabila Presiden dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan produk hukum berdasarkan kewenangan legislatif dan yudikatif, maka produk tersebut bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan dalan kedudukannya, Presiden sedang tidak bertindak sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Namun apabila Presiden dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan produk hukum berdasarkan kewenangan eksekutif, maka produk tersebut merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara. Penolakan grasi merupakan produk yang dikeluarkan oleh Presiden dalam kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang dikualifikasikan sebagai produk hukum berdasarkan kewenangan yudikatif sehingga bukan sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah segera melakukan sosialisasi dan pembinaan hukum terkait agar tidak terus menerus menimbulkan permasalahan dan persepsi yang tidak tepat mengenai Objek Sengketa Tata Usaha Negara.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kedudukan dan kewenangan, Presiden, penolakan grasi, Objek Sengketa Tata Usaha Negara
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	05 Apr 2019 01:34
Last Modified:	05 Apr 2019 01:34
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26314

Actions (login required)

View Item