Gunawan, Elthon Brameista (1487057) (2018) Tanggung Jawab Pemerintah dan Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Dalam Hal Terjadinya Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Ganda pada Satu Lokasi yang Sama. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1487057_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (783Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1487057_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (5Mb) |
|
|
Text
1487057_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (128Kb) | Preview |
|
|
Text
1487057_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (125Kb) |
|
|
Text
1487057_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (157Kb) |
|
|
Text
1487057_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (215Kb) |
|
|
Text
1487057_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (72Kb) | Preview |
|
|
Text
1487057_Cover.pdf - Accepted Version Download (77Kb) | Preview |
|
|
Text
1487057_References.pdf - Accepted Version Download (38Kb) | Preview |
Abstract
Izin Usaha Pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap yaitu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Seiring tumbuh dan berkembangnya perekonomian didaerah dalam usaha pertambangan didapati berbagai persoalan hukum yang terjadi, salah satunya ialah timbul Izin Usaha Pertambangan ganda pada lokasi yang sama. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis berdasarkan dari penggabungan perolehan data primer, sekunder dan tersier yang dikumpul berdasarkan studi literature, menggunakan konsep pendekatan penelitian konseptual dan undang-undang dalam melakukan penelitian terhadap skripsi ini dan menarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari identifikasi masalah menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara. Hasil dari penelitian dikemukakan penelitian ini, ditemukan bahwa pertanggungjawaban pemerintah dalam Izin Usaha Pertambangan ganda dalam hal ini kepala daerah selaku yang menerbitkan izin tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara. Perlindungan hukum bagi pemegan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ganda tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang akan tetapi menurut pengamatan penulis perlindungan hukum diberikan kepada pemegan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ganda yaitu Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perizinan, Usaha Pertambangan, Pertambangan. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 04 Apr 2019 07:47 |
| Last Modified: | 04 Apr 2019 07:47 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26305 |
Actions (login required)
 |
View Item |
