Peran Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara di Atas Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

Luarwan, Michael M. (1487102) (2018) Peran Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara di Atas Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
1487102_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (141Kb) | Preview
[img] Text
1487102_Appendices.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (904Kb)
[img]
Preview
Text
1487102_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (652Kb) | Preview
[img] Text
1487102_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (425Kb)
[img] Text
1487102_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (181Kb)
[img] Text
1487102_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (278Kb)
[img]
Preview
Text
1487102_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (136Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1487102_Cover.pdf - Accepted Version

Download (161Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1487102_References.pdf - Updated Version

Download (116Kb) | Preview

Abstract

Minyak dan bumi merupakan salah satu bahan galian yang bersifat vital dan strategis. Hal ini menyebabkan pertambangan minyak dan gas bumi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Dalam pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi, sering kali ditemukan berbagai permasalahan di lapangan yang dapat menghambat kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, salah satunya adalah munculnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi di mana hal ini menimbulkan sengketa antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara. Penelitian ini secara khusus membahas mengenai peran pemerintah dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi dan mengenai akibat hukum yang timbul dari diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengkaji dan memahami peran pemerintah dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi serta akibat hukum terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara di atas Wilayah Kerja minyak dan gas bumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan melakukan penelitian yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder dengan pendekatan asas-asas hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pasca otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam berupa batubara. Hal ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Penguasaan Pemerintah Daerah atas pemberian Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara seringkali diartikan kelliru yaitu pemerintah daerah menganggap bahwa bahan galian mineral dan batubara yang terdapat dalam daerahnya adalah milik daerah tersebut dan yang berwenang sepenuhnya adalah pemerintah daerah. Hal ini yang dalam prakteknya menyebabkan pemerintah daerah dengan mudahnya mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat terlebih dahulu, sehingga dalam suatu Wilayah Kerja minyak dan gas bumi yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat seringkali oleh pemerintah daerah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan bagi kontraktor mineral dan gas bumi.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: pertambangan, perizinan, migas, wilayah kerja migas, minerba
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 04 Apr 2019 07:08
Last Modified: 04 Apr 2019 07:08
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26303

Actions (login required)

View Item View Item