Ismawati, Emi Dwi (1487018) (2018) Penerapan Prionsip Kehati-hatian dan Pertanggungjawaban Bank Atas Pemenuhan Standar Operasional Prosedur Pembukaan Rekening Dalam Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomo 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1487018_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (139Kb) | Preview |
|
Text
1487018_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (120Kb) |
||
|
Text
1487018_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (511Kb) | Preview |
|
Text
1487018_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (548Kb) |
||
Text
1487018_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (195Kb) |
||
Text
1487018_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (316Kb) |
||
|
Text
1487018_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (232Kb) | Preview |
|
|
Text
1487018_Cover.pdf - Accepted Version Download (316Kb) | Preview |
|
|
Text
1487018_References.pdf - Accepted Version Download (327Kb) | Preview |
Abstract
Bank dalam menjalankan operasionalnya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah dengan berupaya untuk memahami betul dan mengenali sebaik mungkin setiap calon nasabahnya, dalam dunia perbankan ini dikenal dengan Penerapan Prinsip Mengenal.Bank membantu pemerintah dalam penyaluran dana bantuan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga. Pada pembukaan rekening calon nasabah penerima Bantuan Pemerintah, pegawai Bank tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan tidak melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis normatif yang memiliki sumber penelitiannya adalah data kepustakaan. Penelitian yang diakukan adalah bersifat deskriptif analitis yang mengambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Data yang digunakan penulis adalah data sekunder yang terdiri atas hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), Peraturan Bank Indonesia Nomor 58/PBI/2003 tentang Manajemen Resiko sebagaimana telah diubah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009. Bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji dan memahami penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam pembukaan rekening nasabah khususnya penerima dana bantuan pemerintah dan mengkaji pertanggungjawaban bank dalam penerapan Standar Operasional Prosedur pembukaan rekening nasabah penerima dana bantuan pemerintah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sasaran dari Penerima Bantuan Dana Pemerintah ini termasuk kedalam Badan hukum. Terkait dengan nasabah yang berbentuk badan hukum, untuk memenuhi kewajiban identifikasi nasabah, bank perlu melakukan verifikasi terhadap akte pendirian dan melakukan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di dalam bank tersebut. Pegawai Bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembukaan rekening calon nasabah penerima bantuan pemerintah dan tidak melakukan tugasnya sesuai Standar Operasional Prosedur akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | prinsip kehati-hatian, pertanggungjawaban, dana bantuan pemerintah |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
Date Deposited: | 04 Apr 2019 06:28 |
Last Modified: | 04 Apr 2019 06:28 |
URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26296 |
Actions (login required)
View Item |