Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Dikaitkan Dengan Asas Proposionalitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Cindya, Cindya (1387042) (2018) Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Dikaitkan Dengan Asas Proposionalitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1387042_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (413Kb) | Preview
	Text 1387042_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (102Kb)
Preview	Text 1387042_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (417Kb) | Preview
	Text 1387042_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (344Kb)
	Text 1387042_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (309Kb)
	Text 1387042_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (379Kb)
Preview	Text 1387042_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (129Kb) | Preview
Preview	Text 1387042_Cover.pdf - Accepted Version Download (387Kb) | Preview
Preview	Text 1387042_References.pdf - Accepted Version Download (212Kb) | Preview

Abstract

Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji tersebut harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri dan mengenai sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil tidak bisa lepas dengan sistem pensiun dan kesejahteraan sosial Pegawai Negeri Sipil. Ada kalanya pensiunan tersebut mengalami daluarsa, sehingga penulis ingin mengetahui sejauh mana keadilan Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perbendaharaan Negara bagi seorang pensiun mengenai hak nya sebagai warga negara, ditinjau dari Hukum Admnistrasi Negara, dan bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara,Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Kemudian Pendekatan konseptual yang digunakan penulis adalah untuk membangun konsep mengenai dana pensiun sebagai suatu kewajiban yang harus dibayar Negara kepada penerima dana pensiun. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, penetapan daluarsa bagi pensiunan tetap menjadi tanggung jawab Negara dalam pembayaran pensiunannya. Kedua, penerapan Pasal 40 Undang-Undang Perbendaharaan Negara pada jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi PNS/ASN dianggap bertentangan dengan asas proporsionalitas dalam Hukum Administrasi Negara, karena hanya ditafsirkan secara sepihak oleh pemerintah dengan mengacu kepada satu peraturan perundang-undangan saja dan tidak mempehatikan peraturan perundang-undangan lain, padahal jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi PNS/ASN merupakan hak secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan serta merta melahirkan kewajiban yang mendasar bagi pemerintah untuk memberikannya secara rutin.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Perbendaharaan Negara, dana pensiun, asas proporsionalitas
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	04 Apr 2019 05:54
Last Modified:	04 Apr 2019 05:54
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26290

Actions (login required)

View Item