Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan dan Hak Buruh Saat Terjadi Kepailitan dalam Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi No.67/PUU-XI/2013

Riskiyanto, Denis (1487043) (2018) Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan dan Hak Buruh Saat Terjadi Kepailitan dalam Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi No.67/PUU-XI/2013. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1487043_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (433Kb) | Preview
	Text 1487043_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (104Kb)
Preview	Text 1487043_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (402Kb) | Preview
	Text 1487043_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (404Kb)
	Text 1487043_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (511Kb)
	Text 1487043_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (472Kb)
Preview	Text 1487043_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (125Kb) | Preview
Preview	Text 1487043_Cover.pdf - Accepted Version Download (351Kb) | Preview
Preview	Text 1487043_References.pdf - Accepted Version Download (234Kb) | Preview

Abstract

Perlindungan terhadap upah buruh diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Persoalan mengenai upah buruh mengalami permasalahan pasca perusahaan mengalami kepailitan berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban Utang. buruh termasuk sebagai kreditor konkuren sedangkan menurut Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan buruh termasuk sebagai kreditor yang memiliki hak istimewa. Persoalan mengenai kedudukan buruh sebagai pemegang hak istimewa dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konsitusi No.67/PUU-XI/2013. Hal ini dapat menyebabkan ketikpastian hukum terutama dalam praktik dan implementasinya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan dari penggabungan perolehan data primer, sekunder dan tersier yang dikumpul berdasarkan studi litelatur, menggunakan konsep pendekata Undang-Undang kepailitan dan Ketenagakerjaan dalam melakukan penelitian terhadap skripsi ini dan menarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari indentifikasi masalah. Hasil dari penelitian dikemukakan penelitian ini, ditemukan bahwa pasca adanya putusan Mahkamah Konsitusi NO.67/PUU-XI/2013 pembagian mengenai Hak-hak buruh dibagi menjadi 2 bagian yaitu Hak atas upah dan Hak diluar upah, dalam hal ini Mahkamah Konsitusi menempatkan hak atas upah sebagai hak yang didahulukan pembayaranya termasuk dari pembayaran kreditor separatis. Dalam hal boedel pailit tidak cukup untuk melunasi hak buruh sebagai pemegang hak istimewa maka buruh dapat meminta uang hasil lelang yang dilakukan oleh kreditor separatis untuk melunasi boedel pailit yang tidak cukup untuk melunasi utang kreditor yang diistimewakan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hak-Hak buruh, Kepailitan, Putusan Mahkamah Konsitusi NO.67/PUU-XI/2013
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	04 Apr 2019 04:16
Last Modified:	04 Apr 2019 04:16
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26286

Actions (login required)

View Item