Fuwun, Bani al (1387022) (2018) Tanggung Jawab Hukum Pemberi Kerja dan Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Dengan Perjanjian Lisan yang Dikenai Skorsing dan Mengalami Perubahan Status Perjanjian Kerja Setelah Penjatuhan Skorsing. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1387022_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (192Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1387022_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (708Kb) |
|
|
Text
1387022_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (253Kb) | Preview |
|
|
Text
1387022_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (344Kb) |
|
|
Text
1387022_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (324Kb) |
|
|
Text
1387022_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (201Kb) |
|
|
Text
1387022_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (71Kb) | Preview |
|
|
Text
1387022_Cover.pdf - Accepted Version Download (128Kb) | Preview |
|
|
Text
1387022_References.pdf - Accepted Version Download (174Kb) | Preview |
Abstract
Dalam perjanjian kerja disebutkan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak baik mengatur mengenai jenis pekerjaannya, jangka waktu kerja, lokasi kerja dan upah kerja. Upah merupakan unsur yang esensial bagi pekerja dan upah sebagai imbalan jasa dari majikan atau pengusaha atas prestasi kerjanya. Banyak perusahaan yang mengikat pekerja dengan perjanjian kerja lisan di jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) walaupun seharusnya merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Hanya saja dalam prakteknya banyak penerapan sistem Perjanjian Kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga merugikan dan menghilangkan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh terutama terhadap pemenuhan haknya. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada ketenagakerjaan ini adalah metode yuridis normatif yakni metode yang dilakukan dengan mengolah bahan hukum sekunder yang berupa sumber pustaka untuk mendapatkan data teori yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian. Selain itu juga dilakukan pendekatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan pustaka berupa UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dari hasil penelitian didapat bahwa Pengusaha perlu bertanggung jawab atas hak pekerja ketika masa skorsing dalam contoh kasus PT Virgo Makmur Perkasa kurang bertanggung jawab atas pembayaran upah skorsing terhadap para pekerja yang diskorsing dan mengalami perubahan status Perjanjian Kerja dari PKWT menjadi PKWTT hal tersebut tentu menyalahi aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal perubahan status pekerja: ketidak jelasan aturan tentang penerapan perubahan status Perjanjian Kerja dari PKWT menjadi PKWTT, sehingga terjadi penyimpangan terhadap penerapan pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Ketenagakerjaan, PKWT, PKWTT, Skorsing, perubahan status, Perlindungan Hukum. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 02 Apr 2019 07:24 |
| Last Modified: | 02 Apr 2019 07:24 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26269 |
Actions (login required)
 |
View Item |
