Gan, Monika (1387054) (2018) Tanggung Jawab Hukum Korporasi dari Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja dan Pengawasan Pemerintah Dalam Hal Terjadinya Perdagangan Orang Bermodus Penyaluran Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1387054_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (335Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1387054_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (4Mb) |
|
|
Text
1387054_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (295Kb) | Preview |
|
|
Text
1387054_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (498Kb) |
|
|
Text
1387054_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (391Kb) |
|
|
Text
1387054_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (389Kb) |
|
|
Text
1387054_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (227Kb) | Preview |
|
|
Text
1387054_Cover.pdf - Accepted Version Download (375Kb) | Preview |
|
|
Text
1387054_References.pdf - Accepted Version Download (354Kb) | Preview |
Abstract
Kebutuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) mempunyai tugas untuk menyalurkan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri. Namun, sebaliknya justru PJTKI seringkali melakukan pelanggaran, yang tidak memenuhi standar peraturan yang ada. Penelitian ini mengambil masalah hukum tentang bagaimana tanggung jawab hukum korporasi dari perusahaan penyalur tenaga kerja dan pengawasan pemerintah dalam hal terjadinya perdagangan orang, serta bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi masalah tersebut. Tindak pidana yang marak terjadi berkaitan dengan eksistensi korporasi yang akan menimbulkan dampak yang sangat serius dan membuat kondisi negara menjadi tidak stabil. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada tanggung jawab hukum korporasi dari PJTKI serta pengawasan pemerintah dalam hal terjadinya perdagangan orang adalah metode yuridis normatif yakni metode yang dilakukan dengan mengolah bahan hukum sekunder yang berupa sumber pustaka untuk mendapatkan data teori yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian. Selain itu juga dilakukan pendekatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang serta perlindungan hukum kepada TKI yang menjadi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PJTKI merupakan badan hukum yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi penyalur tenaga kerja, berupa Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah berhak untuk mencabut izin usaha terhadap PJTKI yang terbukti melakukan pelanggaran. Peran Pemerintah dalam mengawasi terjadinya perdagangan orang telah dilakukan lewat berbagai upaya, seperti peningkatan pendidikan, penyebarluasan informasi, dan peningkatan pengawasan dalam pemberian izin usaha kepada masing-masing perusahaan penyalur tenaga kerja yang bersangkutan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | PJTKI, TKI, Perdagangan Orang, Tanggung Jawab Hukum Korporasi, Peran Pemerintah |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 02 Apr 2019 06:35 |
| Last Modified: | 02 Apr 2019 06:35 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26264 |
Actions (login required)
 |
View Item |
