Pasaribu, Endriani Rukmana (1387095) (2018) Aspek Hukum Putusan Ultra Petita dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Perkara Hubungan Industrial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 147K/PDT.Sus-PHI/2017 Jo Putusan Nomor 80/PDT.Sus-PHI/2016 Terkait Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak yang Dilakukan Oleh PT. Pertamina Bina Medika (Tergugat) Terhadap Sempurna Ginting (Penggugat). Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1387095_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (317Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1387095_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3820Kb) |
|
|
Text
1387095_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (355Kb) | Preview |
|
|
Text
1387095_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (344Kb) |
|
|
Text
1387095_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (284Kb) |
|
|
Text
1387095_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (293Kb) |
|
|
Text
1387095_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (123Kb) | Preview |
|
|
Text
1387095_Cover.pdf - Accepted Version Download (423Kb) | Preview |
|
|
Text
1387095_References.pdf - Accepted Version Download (121Kb) | Preview |
Abstract
Dalam hukum acara perdata ada yang disebut dengan larangan ultra petita. Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta. Dalam perkembangannya, ultra petita menjadi suatu hal yang membingungkan bagi para masyarakat, karena berdasarkan undang-Undang HIR dinyatakan bahwa hakim dilarang memutuskan melebihi dari apa yang diminta oleh penggugat, akan tetapi putusan mahkamah agung sering terjadi putusan melebihi dari pada apa yang diminta penggugat, seperti sengketa antara Sempurna Ginting dengan PT.Pertamina Bina medika, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan mengacu kepada undang-undang HIR tentang Ultra Petita sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap, dalam hal ini yaitu putusan Mahkamah Agung No 147k/Pdt.Sus-Phi/2017/ Jo putusan Nomor 80/Pdt.Sus-Phi/2017. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung No 147K/Pdt.Sus-Phi/2017 Jo Putusan No 80/Pdt.Sus-PHI/2016 dan data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang putusan Ultra petita. Berdasarkan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/Pdt.Sus-Phi/2017 tentang pemutusan hubungan kerja secara sepihak antara Sempurna Ginting dengan PT.Pertamina BinaMedika yang telah diuraikan, Penulis menyimpulkan dalam hal ini bahwa putusan yang dijatuhkan mahkamah agung sudah melanggar prinsip-prinsip dari hokum acara perdata, yang dimana hal ini telah diatur dalam Pasal 187 ayat (3) HIR joPasal 189 ayat (3) Rbg yang menyatakan adanya larangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan lebih dari apa yang diminta oleh penggugat, selain dari pada pasal tersebut Mahkamah Agung sebaliknya membenarkan bahwa hakim memutuskan lebih dari apa yang x Universitas Kristen Maranatha diminta oleh penggugat, dengan syarat masih sesuai dengan isi kerangka gugatan. Dalam putusan ini, dimana penggugat meminta agar hakim memutuskan penggugat bekerja kembali di PT.Pertamina Bina Medika dan menghukum tergugat untuk memberikan hak yang belum diberikan oleh tergugat kepada penggugat, akan tetapi hakim menjatuhkan putusan bahwa penggugat diberhentikan secara pengadilan oleh hakim Mahkamah Agung dan menghukum tergugat untuk memberikan kompensasi kepada penggugat. Akibat dari putusan ini dapat menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak khususnya Sempurna Ginting karena dia harus diberhentikan tanpa ada pembuktian atas persangkaan yang diberikan kepadanya, dan juga kerugian bagi PT.Pertamina Bina Medika dimana penggugat hanya meminta uang yang menjadi hak penggugat, tetapi hakim menjatuhkan lebih dari yang diminta oleh penggugat, akan tetapi yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan PHK adalah agar kedua belah pihak tidak memiliki masalah kembali ketika mereka harus dipekerjakan ditempat yang sama. Akan tetapi dengan pertimbangan tersebut penulis tidak setuju jika harus memberikan kompensasi lebih kepada penggugat dengan menggunakan inisiasi sendiri, karena hal itu telah melanggar prinsip hukum acara formil berupalarangan untuk putusan ultra petita. Dengan putusan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak danuntuk mendapatkan perlindungan atasputusan yang diberikan oleh hakim mahkamah agung, sudah selayaknya Sempurna Ginting melakukan Peninjauan Kembali ke Pengadilan,untuk hakim dapat menganalisis ataupun menelaah kembali putusan kasasi yang diberikan oleh hakim. Peninjauan Kembali dapat dilakukan 180 hari setelah putusan mahkamah agung inkracht dan berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Mahkamah Agung salah satu syarat dapat diterimanya pengajuan peninjauan kembali adalah apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | PHK, Putusan UltraPetita, Peraturan Perundang-undangan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 02 Apr 2019 04:21 |
| Last Modified: | 02 Apr 2019 04:21 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26263 |
Actions (login required)
 |
View Item |
