Valentino, Indra Satria (1387092) (2018) Nekanisme Gugatan Sederhana yang Belum Menjadi Pilihan Utama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata Tertentu Dihuibungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1387092_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (235Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1387092_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3388Kb) |
|
|
Text
1387092_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (542Kb) | Preview |
|
|
Text
1387092_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (573Kb) |
|
|
Text
1387092_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (374Kb) |
|
|
Text
1387092_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (357Kb) |
|
|
Text
1387092_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (204Kb) | Preview |
|
|
Text
1387092_Cover.pdf - Accepted Version Download (293Kb) | Preview |
|
|
Text
1387092_References.pdf - Accepted Version Download (382Kb) | Preview |
Abstract
Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Fungsi utama dari Mahkamah Agung adalah mengatur sehingga Mahkamah agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dirasa perlu untuk mencakupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang. Salah satu peraturan yang dibuat adalah Peraturan Mahkama Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyeleaian Gugatan Sederhana. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 adalah suatu trobosan mahkamah agung didalam ranah peradilan acara perdata untuk mempermudah para pencari keadilan didalam menerima keadilan serta dapat mengurangi penumpukan perkara didalam pengadilan. Masyarakat mengganggap putusan gugatan sederhana kurang berkualitas karena hanya di pimpin oleh 1 hakim saja yang mengakibatkan ada anggapan didalam masyarakat bahwa putusan gugatan sederhana tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan gugatan pada umumnya yang mengakibatkan masyarakan enggan menggunakan gugatan sederhana. Hal ini di perparah dengan tidak adanya kewajiban didalam memilih gugatan sederhana yang berdampak pada kuranganya penggunaan gugatan sederhana pada pengadilan umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deksriptif-analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang didasarkan pada teori hukum yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapat kesimpulan bahwa gugatan sederhana tidak memiliki daya ikat terhadap masyarakat dikarnakan tidak adanya kewajiban untuk memilih PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dan perlu adanya perubahan gugatan sederhana yang pada awalnya berupa pilihan menjadi sebuah kewajiban sehingga gugatan sederhana memiliki daya ikat didalam pelaksanaannya dilapangan sehingga dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat didalam menyelesaikan sengketa mereka.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Gugatan Sederhana, PERMA , Mahkamah Agung |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 02 Apr 2019 03:50 |
| Last Modified: | 02 Apr 2019 03:50 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26262 |
Actions (login required)
 |
View Item |
