Rahmayani, Nuriza Dwi (1487083) (2018) Pertanggujawaban Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Atas Pemeriksaan dan Pengawasan Barang yang Akan Dikirimkan Dikaitkan Dengan Undang-undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1487083_ABSTRACT.pdf - Accepted Version Download (97Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1487083_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3223Kb) |
|
|
Text
1487083_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (147Kb) | Preview |
|
|
Text
1487083_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (182Kb) |
|
|
Text
1487083_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (153Kb) |
|
|
Text
1487083_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (146Kb) |
|
|
Text
1487083_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (85Kb) | Preview |
|
|
Text
1487083_Cover.pdf - Accepted Version Download (76Kb) | Preview |
|
|
Text
1487083_References.pdf - Accepted Version Download (88Kb) | Preview |
Abstract
Berkembangnya teknologi dan bisnis online menjadikan jasa pengiriman barang menjadi komoditas utama yang mempermudah masyarakat dan pelaku usaha untuk mengirimkan barang dalam negeri maupun luar negeri. Akibat dari perkembangan tersebut, pengiriman barang terlarang yaitu narkoba dapat dengan mudah dikirimkan melalui jasa pengiriman barang karena tidak adanya pemeriksaan terlebih dahulu dari pertugas pengiriman jasa, sehingga selama ini pertanggungjawaban sepenunya dibebankan kepada pengirim dan penerima. Selain itu tidak ada aturan yang mengakomodir kewajiban pemeriksaan barang yang lebih ketat dengan maraknya pengiriman barang terlarang yang terus terjadi pada saat ini. Tujuan penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian antara perusahaan jasa pengiriman barang dan pengirim barang bilamana perusahaan jasa pengiriman barang tidak dapat mengidentifikasi barang apa yang akan dikirimkan dan mengkaji pertanggungjawaban hukum perusahaan jasa pengiriman barang dalam transaksi pengiriman barang atas lolosnya barang yang dilarang oleh undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan konsep dan peraturan peundang-undangan. Data yang digunakan oleh penulis yaitu data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Pos, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, Kitab Undang- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, serta penelitian ini menggunakan data primer sebagai pelengkap penelitian yaitu wawancara kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian antara perusahaan jasa pengiriman barang dan pengirim barang tetap sah karena perusahaan jasa tidak dapat mengidetifikasi terlebih dahulu barang apa yang akan dikirim, sehingga perusahaan jasa pengiriman barang tidak dapat dimintai kewajiban karena tidak ada kewajiban untuk membuka barang yang akan dikirim kecuali jika petugas tersebut mencurigai. Hal inilah yang menjadi celah hukum untuk dimanfatkan terlebih pengiriman narkoba yang sedang marak terjadi pada saat ini, sehingga dibutuhkan peraturan yang mewajibkan dilakukannya pemeriksaan barang terlebih dahulu sebelum dilakukan pengiriman.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perjanjian Airway Bill, Pertanggungjawaban Hukum, Perusahaan Jasa Pengiriman Barang |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 02 Apr 2019 03:16 |
| Last Modified: | 02 Apr 2019 03:16 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26259 |
Actions (login required)
 |
View Item |
