Tinjauan Yuridis Penguasaan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Dihubungkan Dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Alvisalia, Yelma Nomida (1487073) (2018) Tinjauan Yuridis Penguasaan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Dihubungkan Dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1487073_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (65Kb) | Preview
	Text 1487073_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1784Kb)
Preview	Text 1487073_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (392Kb) | Preview
	Text 1487073_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (238Kb)
	Text 1487073_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (411Kb)
	Text 1487073_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (414Kb)
Preview	Text 1487073_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (129Kb) | Preview
Preview	Text 1487073_Cover.pdf - Accepted Version Download (346Kb) | Preview
Preview	Text 1487073_References.pdf - Accepted Version Download (246Kb) | Preview

Abstract

Mineral dan batubara sebagai salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga dikuasai oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,penguasaan negara dalam lingkup pengusahaan dapat dilimpahkan kepada pihak lain dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia salah satunya dengan adanya IUP. IUP berfungsi untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan. Pemegang IUP bukanlah pemegang hak atas tanah dan pemegang hak atas tanah tidak otomatis menjadi pemegang IUP. Tanah yang dikuasai pemegang IUP tidak serta merta dapat langsung dimanfaatkan. Kegiatan usaha pertambangan dilakukan bertahap dan berjangka waktu cukup lama. Akibatnya, timbul kesan penelantaran tanah dan mengundang pihak lain untuk melakukan penyerobotan tanah. Salah satunya menggunakan Surat Keterangan Tanah. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui kekuatan hukum Surat Keterangan Tanah dalam hal penguasaan hak atas tanah. Kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang IUP akibat diterbitkannya Surat Keterangan Tanah. Ketiga, untuk mengetahui kepastian hukum kepemilikan sumber daya mineral dan batubara dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) akibat diterbitkan Surat Keterangan Tanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, berdasarkan referensi kepustakaan. Sifat penelitian menggunakan deskriptif analitis berdasarkan data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder seperti rancangan undang-undang, buku, jurnal, bahan seminar, doktrin, dan lain-lain. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi literatur. Metode analisis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Surat Keterangan Tanah hanya sekedar surat keterangan penguasaan fisik atas tanah khususnya dalam WIUP, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lemah sebagai alat bukti penguasaan hak atas tanah. Berbeda halnya apabila pemilikan tanah menggunakan sertipikat. IUP yang diberikan oleh pemerintah untuk pengusaha tambang merupakan bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Diterbitkannya Surat Keterangan Tanah untuk penguasaan tanah dalam WIUP tidak dapat menyimpangi IUP yang sudah ada terlebih dahulu. Surat Keterangan Tanah memang dimungkinkan untuk menguasai permukaan tanah, tapi tidak untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara dalam perut bumi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Surat Keterangan Tanah, Penguasaan Hak Atas Tanah, Izin Usaha Pertambangan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	02 Apr 2019 02:15
Last Modified:	02 Apr 2019 02:15
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26253

Actions (login required)

View Item