Elisabeth, Lidya Romatua (1387086) (2018) Tinjauan Yuridis Kewajiban Perizinan dan Perpajakan Pengelola Situs Air Bed and Breakfast Terkait Kegiatan Penyewaan Tempat Tinggal Dikaitkan Dengan Hukum Positif Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1387086_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (232Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1387086_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (4Mb) |
|
|
Text
1387086_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (474Kb) | Preview |
|
|
Text
1387086_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (384Kb) |
|
|
Text
1387086_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (493Kb) |
|
|
Text
1387086_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (358Kb) |
|
|
Text
1387086_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (126Kb) | Preview |
|
|
Text
1387086_Cover.pdf - Accepted Version Download (264Kb) | Preview |
|
|
Text
1387086_References.pdf - Accepted Version Download (326Kb) | Preview |
Abstract
AirBnB merupakan penyedia aplikasi yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen melalui sebuah aplikasi. Pada kenyataannya aplikasi AirBnB telah berhasil merambah ke Negara Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara yang berdiri dengan dasar-dasar hukum, maka legalitas perizinan dalam sebuah bidang usaha harus diperhatikan demi keamanan dan kelancaran proses berjalannya suatu usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh AirBnB harus memiliki legalitas dalam perizinan walaupun AirBnB merupakan aplikasi yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen, jadi tidak hanya pelaku usaha yang bergabung pada AirBnB saja yang harus memiliki perizinan tetapi AirBnB sendiri harus memiliki legalitas dalam melakukan usahanya. Selain itu AirBnB juga harus membayar pajak atas pemasukan yang diperoleh. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis aplikasi AirBnB dalam hal perizinan dan pembayaran pajak adalah metode yuridis normatif yakni metode yang dilakukan dengan mengolah bahan hukum sekunder yang berupa sumber pustaka untuk mendapatkan data teori yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian. Selain itu juga dilakukan pendekatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang – Undang ITE, Undang – Undang PT, melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elekronik dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Kantor Perwalian Perusahaan Asing (KPPA). Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, menyatakan penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Beroperasinya situs AirBnB di Indonesia walaupun belum memiliki legalitas menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat merugikan banyak pihak, termasuk pemerintah yang tidak mendapatkan pemasukan dari pajak, dan juga bagi konsumen yang tidak mendapatkan perlindungan ketika merasa dirugikan dalam penggunaan situs AirBnB.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Legalitas, Perizinan, AirBnB, dan Perpajakan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 02 Apr 2019 01:36 |
| Last Modified: | 02 Apr 2019 01:36 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26249 |
Actions (login required)
 |
View Item |
