Chandra, Hardiyanto (1787907) (2017) Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Pranikah. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1787907_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (223Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1787907_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3044Kb) |
|
|
Text
1787907_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (338Kb) | Preview |
|
|
Text
1787907_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (499Kb) |
|
|
Text
1787907_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (301Kb) |
|
|
Text
1787907_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (357Kb) |
|
|
Text
1787907_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (229Kb) | Preview |
|
|
Text
1787907_Cover.pdf - Accepted Version Download (260Kb) | Preview |
|
|
Text
1787907_References.pdf - Accepted Version Download (119Kb) | Preview |
Abstract
Perjanjian Perkawinan (Pranikah) dapat diartikan sebagai Akta Kesepakatan calon suami-isteri dalam membuat klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian yang nantinya akan mengikat dan ditaati setelah terjadinya perkawinan mereka tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan kategori harta bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya (termasuk KDRT-Kekerasan Dalam Rumah Tangga), larangan selingkuh-poligami (poliandri), pengaturan penghasilan masing-masing untuk kebutuhan rumah tangga, penyatuan atau pemisahan Harta yang dihasilkan dalam perkawinan atau harta bawaan, tanggung jawab hutang masing-masing, pengasuhan anak, biaya perawatan-hidup-pendidikan anak hingga dewasa dan mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015Tentang Kepemilikan Ruamah Tempat Tinggal. Pendekatan konseptual yang digunakan penulis untuk membangun sebuah konsep di dalam pengaturan mengenai perjanjian perkawinan untuk dijadikan acuan terhadap pengaturan terhadap perjanjan perkawinan yang dilakukan sesama Warga Negara Indonesia maupun perkawinan campuran. Hasil penelitan ini mengungkapkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian kawin sangat bagus dan bisa menyelamatkan hak-hak pasangan suami isteri yang sebelumnya belum pernah melakukan perjanjian kawin dan dapat mengajukan perkawinan tersebut. Namun bukan berarti tidak ada dampak negatif yang muncul, apabila perjanjian kawin didasari niat buruk dari salah satu pihak. Misalnya, apabila salah satu pihak dalam posisi yang mendesak seperti seorang suami atau isteri yang ingin memiliki seluruh harta yang didapatkan dalam masa perkawinan dan mendesak pasangannya untuk membuat perjanjian perkawinan untuk kebutuhan pribadi, yang menyebabkan salah satu pasangan mengalami penderitaan sehingga tidak terpenuhi kebutuhan jasmaninya, dan bisa berdampak negatif apabila kesempatan tersebut disalahgunakan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dinilai sebagai putusan yang memperlakukan pernikahan sebagai hubungan kontraktual atau hubungan perdata biasa.Namun dalam pencatatan perjanjian perkawinan harus dibuat di hadapan notaris untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dirugikan karena adanya perjanjian perkawinan
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perjanjian perkawinan, Perkawinan campuran, harta perkawinan |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 23 Nov 2017 06:26 |
| Last Modified: | 23 Nov 2017 06:26 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23776 |
Actions (login required)
 |
View Item |
