Sitorus, Heru Febry D. (1188004) (2017) Legal Memorandum Tentang Keabsahan Bidang Usaha Penginapan Dalam Aplikasi Dunia Maya. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1188004_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (133Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1188004_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (5Mb) |
|
|
Text
1188004_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (266Kb) | Preview |
|
|
Text
1188004_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (427Kb) |
|
|
Text
1188004_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (440Kb) |
|
|
Text
1188004_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (488Kb) |
|
|
Text
1188004_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (120Kb) | Preview |
|
|
Text
1188004_Cover.pdf - Accepted Version Download (337Kb) | Preview |
|
|
Text
1188004_References.pdf - Accepted Version Download (319Kb) | Preview |
Abstract
Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata. Perusahaan berbasis teknologi yang bergerak di bidang pemesanan akomodasi secara garis besar merupakan jasa pelayanan pariwisata yang menyediakan pilihan penginapan yang sesuai dengan keinginan pelanggannya, sekaligus menjaring penyedia space atau ruang untuk disewakan, sekaligus penyediaan penginapan. Sebagai usaha pariwisata, akomodasi wajib didaftarkan oleh pengusaha sebagai usaha pariwisata sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 86 Tahun 2010. Legal memorandum ini bermaksud ingin mengetahui bagaimana kepastian hukum penyedia jasa penginapan berdasarkan Peratuan Menteri Pariwisata No. 86 Tahun 2010 dan bagaimana tanggung jawab hukum dari pengusaha pengelola perantara penyedia jasa penginapan terhadap konsumen dikaitkan dengan perlindungan konsumen Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menitik beratkan pada penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 86 Tahun 2010 mengatur mengenai syarat-syarat usaha akomodasi pariwisata dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha ataupun masyarakat yang ingin membuka usaha akomodasi pariwisata sedangkan bagi pengusaha/perusahaan penyedia jasa aplikasi penginapan berbasis aplikasi online memiliki status sebagai badan hukum perseroan terbatas sebagai perusahaan teknologi atau piranti lunak. Tanggungjawab hukum dari pengusaha pengelola perantara penyedia jasa penginapan terhadap konsumen tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimana peraturan-peraturan tersebut telah mengatur mengenai penggunaan data pribadi konsumen, syarat sahnya suatu transaksi e-commerce, penggunaan CA (Certification Authority), dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memasarkan dan memproduksi barang dan jasa yang di mana semua itu telah dicantumkan oleh pengusaha pengelola perantara penyedia jasa penginapan dalam kebijakannya dalam melindungi hak-hak konsumen.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Usaha Akomodasi Pariwisata, Ijin, Kepastian Hukum. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 07 Sep 2017 01:46 |
| Last Modified: | 07 Sep 2017 01:46 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23076 |
Actions (login required)
 |
View Item |
