Alyaa, Mabani (1387027) (2017) "Konsistensi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ". Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1387027_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (398Kb) | Preview |
|
Text
1387027_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3955Kb) |
||
|
Text
1387027_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (464Kb) | Preview |
|
Text
1387027_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (391Kb) |
||
Text
1387027_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (308Kb) |
||
Text
1387027_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (302Kb) |
||
|
Text
1387027_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (221Kb) | Preview |
|
|
Text
1387027_Cover.pdf - Accepted Version Download (184Kb) | Preview |
|
|
Text
1387027_References.pdf - Accepted Version Download (248Kb) | Preview |
Abstract
Presiden memberlakukan program pengampunan pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagai solusi dari permasalahan pajak yang terjadi di Indonesia. Pengampunan Pajak merupakan kesempatan yang diberikan dalam waktu terbatas kepada kelompok pembayar pajak untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pembebasan tanggung jawab tanpa adanya kekhawatiran untuk dituntut sanksi pidana. Namun, Undang-Undang Pengampunan Pajak dikhawatirkan dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mencuci bersih dana yang bersumber dari tindak pidana. Sebelumnya, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas mengenai konsistensi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap harta apabila diketahui dikemudian hari harta tersebut berasal dari tindak pidana. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum (yuridis) normatif. yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan) dan wawancara. Karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa pasal diantara kedua Undang-Undang yang bertentangan yaitu Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dengan Pasal 40 Undang-Undang 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Diantara Pasal 20 Undang-Undang Pengampunan Pajak dengan Pasal 40 Undang-Undang TPPU terjadi ketidakkonsistenan antara 1 peraturan yang setara. Namun berlakunya UU Pengampunan Pajak, tidak akan menghambat proses penyidikan tindak pidana pencucian uang karena proses tersebut akan tunduk pada Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Akibat hukum yang timbul terhadap harta yang dilaporkan bergantung pada tindak pidana apa yang menjadi sumber perolehan dana tersebut. Dengan adanya ketidakkonsistenan dianara Undang-Undang tersebut, Pembuat Undang-Undang diharapkan dapat melengkapi bagian penjelasan untuk Pasal 20 agar tidak terjadi multi penafsiran. Penegak hukum juga diharapkan dapat memahami penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam memahami kasus-kasus konkrit berkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh peserta program pengampunan pajak.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Konsistensi, UU Pengampunan Pajak, UU Tindak Pidana Pencucian Uang |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
Date Deposited: | 06 Sep 2017 07:31 |
Last Modified: | 06 Sep 2017 07:31 |
URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23060 |
Actions (login required)
View Item |