Konsepsi Green Constitution dan Peran Swasta Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indoensia Dalam Rangka Mewujudkan Hak-hak Konstitusional Rakyat

Mangawe, D Arung P. (1287090) (2017) Konsepsi Green Constitution dan Peran Swasta Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Indoensia Dalam Rangka Mewujudkan Hak-hak Konstitusional Rakyat. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1287090_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (398Kb) | Preview
Preview	Text 1287090_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (481Kb) | Preview
	Text 1287090_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (408Kb)
	Text 1287090_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (453Kb)
	Text 1287090_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (435Kb)
Preview	Text 1287090_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (220Kb) | Preview
Preview	Text 1287090_Cover.pdf - Accepted Version Download (237Kb) | Preview
Preview	Text 1287090_References.pdf - Accepted Version Download (271Kb) | Preview

Abstract

Pasal 33 UUD RI 1945 mengamanatkan pentingnya penegakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini sejalan dengan green constitutiuon. Green constitution melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi memiliki pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan pengelolaan sumber daya air ini pada dasarnya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, namun dibatalkan keberlakuannya secara keseluruhan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Peraturan perundangan kini kembali lagi kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Realita pengelolaan sumber daya air di Indonesia ternyata hanya berpihak pada kaum elit karena pemanfaatannya hanya mengarah pada komersialisasi dan kepentingan-kepentingan pribadi. Hal ini menyebabkan adanya penilaian dari masyarakat bahwa negara sesungguhnya belum mampu untuk mengelola sumber daya air secara bijak dan tepat sasaran, sehingga dibutuhkan pihak lain yang diharapkan akan mampu melakukan pengelolaan sumber daya air secara tepat dan bijaksana, yaitu pihak swasta. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penilitian ini. SifatPenelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptifdengan menjelasakan bagaimana pentingnya konsep green constitution dan peran swasta dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Data-data yang digunakan dianalisis secara deduksi sebelum mengambil suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini mencoba menjawab bahwa konsep green constitution atau konstitusi hijau menerapkan kedaulatan lingkungan dengan tidak menempatkan lingkungan sebagai objek yang dapat dieksploitasi secara bebas tanpa tanggung jawab, namun diharapkan lingkungan ini dapat dijadikan sebagai subjek yang memiliki hak-hak untuk dilestarikan. Selanjutnya, dengan adanya peran dari pihak swasta akan membantu pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur maupun penyediaan sarana-prasarana demi menunjang proses penyediaan air kepada seluruh lapisan masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Green Constitution, Peran Swasta, Sumber Daya Air, Hak Konstitusional
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	06 Sep 2017 04:05
Last Modified:	06 Sep 2017 04:05
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23039

Actions (login required)

View Item