Pertanggungjawaban Pengambilan Data Suatu Area untuk Dijadikan Peta dalam Permainan Online Elektronik dan Perlindungan Terhadap Hak Privasi atas Kenyamanan Ditinjau dari Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sembiring, Martin Ari Gunanta (1387094) (2017) Pertanggungjawaban Pengambilan Data Suatu Area untuk Dijadikan Peta dalam Permainan Online Elektronik dan Perlindungan Terhadap Hak Privasi atas Kenyamanan Ditinjau dari Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
1387094_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (54Kb) | Preview
[img] Text
1387094_Appendices.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (318Kb)
[img]
Preview
Text
1387094_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (309Kb) | Preview
[img] Text
1387094_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (202Kb)
[img] Text
1387094_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (204Kb)
[img] Text
1387094_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (241Kb)
[img]
Preview
Text
1387094_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (124Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1387094_Cover.pdf - Accepted Version

Download (182Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1387094_References.pdf - Accepted Version

Download (349Kb) | Preview

Abstract

Permainan elektronik berbasis online pada masa sekarang ini mengalami perkembangan pesat, hal tersebut ditunjukan dengan kehadiran berbagai jenis permainan seperti VR (Virtual Reality), dan AG (Augmented Reality). Pokemon Go ialah salah satu jenis permainan yang menganut sistem VR dan AG yang mampu menjadikan para pemain bermain secara nyata dan berinteraksi secara langsung, sehingga segala bentuk gerak-gerik pemain di dunia nyata disimulasikan ke dalam permainan melalui perangkat elektronik menggunakan fasilitas GPS untuk memberikan peta/area yang di jelajahi oleh pemainnya. Pemetaan suatu area melalui GPS yang dijadikan map pada permainan online memungkinkan para pemain masuk ke dalam suatu area yang tidak diperbolehkan. Banyak pihak yang masih mempermasalahkan terkait keabsahan pengambilan suatu data area menjadi data elektronik, karena tidak menutup kemungkinan adanya masyarakat yang tidak menginginkan apabila rumah/wilayahnya dipublikasikan. Berdasarkan hal tersebut perlu ditinjau tentang pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan penyedia jasa permainan atau pemain yang menimbulkan kerugian bagi hak privasi masyarakat. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penulisan skripsi ini adalah mengkaji bentuk pengaturan pengambilan data suatu area untuk dijadikan peta dalam permainan online elektronik ditinjau dari peraturan perundang-undangan serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan penyedia jasa permainan yang dapat menimbulkan kerugian bagi hak privasi masyarakat. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan tentang hak privasi. Bentuk pengaturan pengambilan data suatu area untuk dijadikan peta dalam permainan online sejauh ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial yang mengatur perihal penggunaan peta/map dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan penyedia permainan maupun pemain yang menimbulkan kerugian bagi hak privasi masyarakat dalam hal ini dapat dilihat sesuai dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat. Apabila unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi, maka sanksi yang dikenakan mengacu kepada ganti rugi. Namun selain PMH, apabila perusahaan maupun pemain melanggar undang-undang yang berlaku serta terpenuhi unsur-unsur pidana yaitu unsur formil dan unsur materil maka sanksi yang akan dikenakan akan berupa sanksi pidana. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah perlu merancang undang-undang yang mengatur tentang penggunaan aplikasi yang menggunakan map area oleh GPS sekaligus merancang undang-undang yang mengatur tentang hak privasi agar memberikan payung hukum kepada perusahaan, pemain, maupun masyarakat, serta perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, penegak hukum, serta perusahaan penyedia jasa aplikasi pada ranah privat.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Pengaturan, Permainan dan Perlindungan Hak Privasi Masyarakat.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 06 Sep 2017 03:59
Last Modified: 06 Sep 2017 03:59
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/23037

Actions (login required)

View Item View Item