Wattimena, Yugo Yehezkiel (1087026) (2017) Studi Kasus Putusan Nomor 77/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST Dikaitkan Dengan Undang-undang No,or 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1087026_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (134Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1087026_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2024Kb) |
|
|
Text
1087026_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (299Kb) | Preview |
|
|
Text
1087026_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (467Kb) |
|
|
Text
1087026_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (233Kb) |
|
|
Text
1087026_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (326Kb) |
|
|
Text
1087026_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (125Kb) | Preview |
|
|
Text
1087026_Cover.pdf - Accepted Version Download (250Kb) | Preview |
|
|
Text
1087026_References.pdf - Accepted Version Download (188Kb) | Preview |
Abstract
Indonesia merupakan negara agraris sehingga usaha di bidang transportasi sangat dibutuhkan untuk kemajuan perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah usaha adalah bidang transportasi udara. Kebutuhan masyarakat akan transportasi udara didorong oleh keinginan konsumen/penumpang agar dapat menggunakan transportasi yang efektif dari segi biaya maupun dari segi waktu. Namun hal ini akan menjadi polemik apabila maskapai yang akan digunakan oleh penumpang/konsumen dinyatakan pailit akibat tidak melakukan pembayaran utang kepada kreditornya. Perkara kepailitan yang menimpa perusahaan penerbangan ini belakangan seringkali mengabaikan hak-hak dari konsumennya. Hal ini disebabkan perusahaan penerbangan tersebut tidak berwenang untuk mengurus harta pailitnya dan tidak dapat melakasanakan operasional perusahaan. Hal ini tentunya sangat merugikan penumpang/konsumen. Penelitian dalam kasus ini di lakukan dengan metode yuridis normatif. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa penumpang/konsumen berkedudukan sebagai kreditor konkuren, dimana pelunasan terhadap hak-hak mereka akan dilakukan paling akhir dari kreditor-kreditor lainnya. Kedudukan penumpang/konsumen sebagai kreditor konkuren telah diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tetapi dalam upaya pemenuhan hak terhadap penumpang, Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara khusus perihal kewajiban perusahaan penerbangan untuk mengembalikan uang tiket (refund) kepada penumpang. Hal ini akan semakin parah apabila perusahaan penerbangan yang dipailitkan memiliki total utang yang sangat besar melebihi dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan penerbangan tersebut. Hal ini semakin memperkecil kemungkinan penumpang untuk mendapatkan pengembalian uang tiket (refund). Oleh karena itu, dibutuhkan adanya perubahan terhadap peraturan yang ada pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, agar perusahaan yang dipailitkan tetap dapat melaksanakan operasional perusahaannya. Karena dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, operasional perusahaan yang dinyatakan pailit hanya memungkinkan bagi perusahaan yang situasi solven dan bukan dalam situasi insolven.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perkara Kepailitan, Perlindungan Konsumen, Perusahaan Penerbangan, dan Perlindungan Kreditor Konkuren. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 05 Sep 2017 07:29 |
| Last Modified: | 05 Sep 2017 07:29 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/22999 |
Actions (login required)
 |
View Item |
