“Tinjauan Yuridis Status Hukum Kewenangan Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) Sebagai Perwakilan Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN) Dalam Pengelolaan Nama Domain di Indonesia Dihubungkan dengan Kewenangan Pemerintah dalam Pengawasan Domain di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”

Habibi, Sukma Surya Sang (1387040) (2017) “Tinjauan Yuridis Status Hukum Kewenangan Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) Sebagai Perwakilan Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN) Dalam Pengelolaan Nama Domain di Indonesia Dihubungkan dengan Kewenangan Pemerintah dalam Pengawasan Domain di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
1387040_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (474Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1387040_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (445Kb) | Preview
[img] Text
1387040_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (490Kb)
[img] Text
1387040_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (356Kb)
[img] Text
1387040_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (365Kb)
[img]
Preview
Text
1387040_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (120Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1387040_Cover.pdf - Accepted Version

Download (361Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
1387040_References.pdf - Accepted Version

Download (323Kb) | Preview

Abstract

Nama domain adalah alamat dari Internet Protocol (IP) yang merupakan alamat (dalam bentuk angka) dari suatu host, server atau komputer yang saling terhubung dalam jaringan internet. Untuk mempermudah dalam penggunaannya, deretan angka tersebut dikonversi oleh Domain Name System (sistem navigasi global yang dipergunakan untuk menjelajahi jaringan internet) menjadi suatu deretan huruf atau kombinasi huruf, angka, dan simbol-simbol yang lebih mudah diingat oleh manusia, Pengelolaan nama domain di Indonesia telah di kelola oleh pengelola nama domain Indonesia (PANDI) yang merupakan lembaga swasta yang didirikan oleh komunitas internet Indonesia yang secara sah berbentuk badan hukum. Pengelolaan nama domain menjadi polemik antara pihak swasta dan pemerintah dimana pengelolaan nama domain diiniasiasi oleh pihak swasta. Sehingga secara otomatis pengelolaan pendaftaran nama domain dilakukan oleh pihak swasta dengan merujuk kepada pengaturan internasional yang di atur oleh ICANN. Kondisi tersebut menyebabkan seolah-olah tidak adanya peranan pemerintah dalam pengelolaan nama domain di Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan guna mengharmonisasi peraturan perundangundangan baik secara vertikal dan horizontal guna mengetahui permasalah yang terjadi dalam pembentukan lembaga pengelola dan pendaftaran nama domain di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. negara sudah memberikan ruang kepada semua pihak bahwa pengelola nama domain adalah masyarakat atau pemerintah. Artinya pemerintah sendiri telah memberikan ruang bahwa pengelolaan dan pendaftaran nama domain adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat asalkan pembentukan lembaga tersebut sesuai dengan proses dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Yang sejauh ini untuk pengelolaan nama domain di Indonesia dikelola oleh pengelolaan nama domain Indonesia (PANDI) yang merupakan country Code Top Level Domain (ccTLD) yang bertugas untuk mengembangkan dan menyediakan jasa layanan yang lain terkait dengan nama domain. Pemerintah dalam kewenangannya dalam pengawasan terhadap pengelolaan nama domain di Indonesia mengeluarkan peraturan pelaksana dibawah Undang- Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yang bermaksud untuk mengatur fungsi dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pengelolaan nama domain (.id) yaitu pihak pengelola nama domain dan pihak pengguna nama domain.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Peraturan, Pengawasan dan Pengelolaan Nama Domain
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 05 Sep 2017 06:52
Last Modified: 05 Sep 2017 06:52
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/22995

Actions (login required)

View Item View Item