Kajian Yuridis terhadap Pelanggaran atas Perjanjian Penetapan Harga yang Dilakukan Agen Elpiji atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Rekanan PT Pertamina (Persero) yang Beroperasi di Wilayah Bandung dan Sumedang

Veronika, Veronika (1087048) (2017) Kajian Yuridis terhadap Pelanggaran atas Perjanjian Penetapan Harga yang Dilakukan Agen Elpiji atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Rekanan PT Pertamina (Persero) yang Beroperasi di Wilayah Bandung dan Sumedang. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

	Text 1087048_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (0b)
	Text 1087048_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (0b)
	Text 1087048_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (0b)
	Text 1087048_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (0b)
	Text 1087048_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (0b)
	Text 1087048_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (0b)
	Text 1087048_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (0b)
	Text 1087048_Cover.pdf - Accepted Version Download (0b)
	Text 1087048_References.pdf - Accepted Version Download (0b)

Abstract

Program pemerintah mengkonversi minyak tanah ke LPG efektif dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan beralihnya masyarakat ke LPG karena dinilai lebih bermanfaat . PT. PERTAMINA dalam mengimplementasikan program konversi tersebut melibatkan korporasi swasta untuk membantu mendistribusikan LPG kepada konsumen, yang mana korporasi tersebut tergabung dalam suatu organisasi yaitu Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (HISWANA). Namun demikian dewasa ini kegiatan pendistribusian LPG tersebut disalahgunakan oleh sebagian korporasi dengan melakukan praktik-praktik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu aturan tentang praktik monopoli. Salah satu praktek pelanggaran terjadi dalam kasus yang di putus dengan Nomor 14/KPPU-1/2014. Permasalahan yang akan penulis kaji dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan Hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim KPPU jika dilihat dari Undang-Undang Anti Monopoli, selain itu penulis melihat Majelis Hakim KPPU dalam menerapkan Hukum tidak memperhatikan adanya pasal lain yang juga patut diduga telah dilanggar oleh pelaku usaha. Majelis Hakim hanya berfokus pada pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoli. Pada dasarnya penulis setuju atas penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dengan menggunakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoli, namun penulis melihat bahwa ke 17 agen juga melanggar Pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli. Oleh karena semua unsurnya terpenuhi secara jelas penulis dapat menyatakan bahwa ke 17 agen telah melakukan kesepakatan yang dituangkan kedalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh ke 17 agen, Unsur kedua adalah Perjanjian tersebut dilakukan dengan pelaku usaha pesaing, ke 17 agen tersebut adalah distributor LPG yang terdaftar sebagai rekanan pertamina melakukan kegiatan usaha di wilayah Bandung dan Sumedang, maka secara sah dan meyakinkan unsur kedua telah terpenuhi. Unsur ketiga adalah tujuannya untuk mempengaruhi harga, dengan ditemukannya perjanjian yang salah satunya adalah menetapkan harga LPG maka unsur ketiga telah terpenuhi. Unsur keempat adalah tindakan untuk mempengaruhi harga dilakukan dengan jalan mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu. Dalam fakta persidangan didapati keterangan dari salah satu agen yang menyatakan adanya ancaman tidak diberikan pasokan oleh HISWANA Migas, maka secara meyakinkan hal tersebut sebagai bukti permulaan bahwa Agen-Agen lainnya berusaha mengatur pemasaran LPG, dan terakhir unsur kelima adalah tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, berusaha untuk meniadakan persaingan merupakan sebagai bentuk praktik monopoli, maka unsur kelimapun telah terpenuhi meskipun harus dibuktikan melalui analisa ekonomi dengan menggunakan pendekatan Rule Of Reason. Namun dalam hal ini Majelis mengabaikan Pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	LPG, Penetapan Harga, Kartel
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	31 Aug 2017 06:30
Last Modified:	31 Aug 2017 06:30
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/22945

Actions (login required)

View Item