Tinjauan Yuridis Kebijakan Tingkat Kandungan dalam Negeri dan Pajak Impor dalam Industri Telepon Genggam Dikaitkan dengan National Treatment

Martino, Fiky (1287032) (2016) Tinjauan Yuridis Kebijakan Tingkat Kandungan dalam Negeri dan Pajak Impor dalam Industri Telepon Genggam Dikaitkan dengan National Treatment. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha .

Preview	Text 1287032_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (274Kb) | Preview
	Text 1287032_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (9Mb)
Preview	Text 1287032_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (751Kb) | Preview
	Text 1287032_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (599Kb)
	Text 1287032_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (786Kb)
	Text 1287032_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (818Kb)
Preview	Text 1287032_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (315Kb) | Preview
	Text 1287032_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1304Kb)
Preview	Text 1287032_References.pdf - Accepted Version Download (220Kb) | Preview

Abstract

Prinsip National Treatment merupakan salah satu prinsip dalam ketentuan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO), dan telah meratifikasi semua peraturan WTO beserta lampiran-lampirannya yang salah satunya adalah ketentuan GATT, harus tunduk terhadap keseluruhan peraturan WTO tersebut. Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2014 tentang Ketentuan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain yang berkaitan dengan konsistensi terhadap prinsip National Treatment. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada asas-asas hukum dan hukum positif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dalam prinsip National Treatment dalam Ketentuaan GATT. Sumber hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing of The World Trade Organization, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69 Tahun 2014 tentang Ketentuan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia dalam beberapa kebijakannya ditemukan ketidak konsistenan terhadap prinsip National Treatment. Indonesia sebagai anggota WTO seharusnya tunduk terhadap peraturan-peraturan WTO. Dikeluarkannya Peraturan mengenai kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri telah melanggar prinsip National Treatment yang menyatakan bahwa pengaturan mengenai penggunaan kandungan komponen dalam negeri tidak diperbolehkan diterapkan oleh anggota. Jika Indonesia dinyatakan melanggar ketentuan WTO, maka WTO akan memberikan keleluasaan bagi negara lain yang dirugikan oleh kebijakan tersebut untuk melakukan “Tindakan Pembalasan” seperti, penghentian kerjasama impor dengan negara yang bersengketa ataupun berupa kenaikan nilai pajak terhadap barang yang diimpor Indonesia ke negara lain.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	National Treatment, Pajak Impor Dalam Industri Telepon Genggam, Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	13 Jul 2016 02:00
Last Modified:	13 Jul 2016 02:00
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/20578

Actions (login required)

View Item