Analisis terhadap Briding Loan dalam Praktik Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junctis Peraturan Perundang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Firmansyah, Ahmad (1187080) (2016) Analisis terhadap Briding Loan dalam Praktik Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junctis Peraturan Perundang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

[img]
Preview
Text
1187080_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version

Download (291Kb) | Preview
[img] Text
1187080_Appendices.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (157Kb)
[img]
Preview
Text
1187080_Chapter1.pdf - Accepted Version

Download (261Kb) | Preview
[img] Text
1187080_Chapter2.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (348Kb)
[img] Text
1187080_Chapter3.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (382Kb)
[img] Text
1187080_Chapter4.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (407Kb)
[img]
Preview
Text
1187080_Conclusion.pdf - Accepted Version

Download (180Kb) | Preview
[img] Text
1187080_Cover.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (7Mb)
[img]
Preview
Text
1187080_References.pdf - Accepted Version

Download (125Kb) | Preview

Abstract

Tujuan negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945 yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksakanan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu,negara berupaya melaksanakan pembangunan di semua sektor maupun sendisendi kehidupan lainya. Melalui proses yang disebut dengan tender pengadaan barang atau jasa, Pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan oleh perusahaan pemenang tender. Dalam pelaksanaannya Penyediaan Barang dan Jasa untuk kepentingan publik dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa. Untuk itu, perlu adanya dana talangan yang disebut dengan bridging loan agar pembangunan dapat berjalan dengan benar. Namun demikian proses bridging loan selalu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa. Sehingga perlu dikaji kedudukan bridging loan dan perlindungan hukum bagi pelaksana tender maupun pemenang tender. Metode penelitian, yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahwa pada dasarnya bridging loan mengacu pada ketentuan dari kaidah hukum kontrak, sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdata bahwa hak dan kewajiban di tuangkan dalam perjanjian bridging loan . Mengingat perjanjian bridging loan didasarkan pada perjanjian maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut masuk ke dalam ranah hukum privat, namun demikian mengingat objek yang di perjanjikan mengandung unsur publik yang menyangkut talangan keuangan Negara dan pengadaan fasilitas umum, maka bridging loan tidak saja mengandung unsur privat saja tetap juga melibatkan unsur publik sehingga terjadi pergeseran dari hukum privat ke hukum publik. Namun demikian,apabila fasilitas bridging loan merugikan keungan Negara,maka dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, disisi lain peraturan perundang-undangan juga memberikan perlindungan secara preventif dan represif, dimana apabila terjadi pelanggaran maupun penyalahgunaan maka pelaksana tender dan pemenang tender akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian adapun terjadi pelanggaran atau penyelewengan, seyogyanya dapat diproses secara perdata maupun pidana dengan penerapan sanksi yang adil.Agar pemerintah membentuk paying hukum terkait dengan praktik bridging loan yang saat ini sangat diperlukan tidak hanya oleh instansi-instansi pemerintah tetapi juga telah merambah kepada masyarakat.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Bridging loan, Pengadaan Barang dan Jasa, Tindak Pidana Korupsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User: Perpustakaan Maranatha
Date Deposited: 29 Apr 2016 03:08
Last Modified: 29 Apr 2016 03:08
URI: http://repository.maranatha.edu/id/eprint/20400

Actions (login required)

View Item View Item