Ester, Claudia (1287084) (2016) Tinjauan Yuridis terhadap Iktikad Baik Pengembang Rumah Susun dalam Tindakan Hukum Pemesanan Rumah Susun Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1287084_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (395Kb) | Preview |
|
|
Text
1287084_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (156Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1287084_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (228Kb) |
|
|
Text
1287084_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (169Kb) |
|
|
Text
1287084_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (158Kb) |
|
|
Text
1287084_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (61Kb) | Preview |
|
|
Text
1287084_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2846Kb) |
|
|
Text
1287084_References.pdf - Accepted Version Download (62Kb) | Preview |
Abstract
Jual beli atas satuan rumah susun yang dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan semakin meningkat. Pelaksanaan jual beli satuan rumah susun yang seperti itu dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu atas unit yang akan dibeli. Kebijakan pemerintah yaitu pengembang harus memiliki persyaratan perizinan dalam pelaksanaan pemasaran dan pemesanan rumah susun, Pada praktiknya, ditemukan pengembang rumah susun yang belum memenuhi persyaratan perizinan tersebut. Hal ini jelas merugikan konsumen dalam tindakan hukum pemesanan rumah susun dan diperlukan adanya perlindungan konsumen dalam pemasaran dan pemesanan rumah susun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan lebih mengacu pada bahan hukum primer (yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan bahan hukum sekunder. Data-data yang digunakan dianalisis cara analisis kualitatif dengan pola pikir logika deduktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa ketidaklengkapan peryaratan perizinan dalam tindakan hukum pemesanan rumah susun merupakan indikasi informasi yang salah dan penyimpangan dari asas iktikad baik karena tidak sesuai dengan hak konsumen dan kewajiban pengembang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengembang yang belum memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Rumah Susun mencerminkan bahwa sejak awal pihak pengembang tidak bersungguh-sungguh dalam menerapkan asas iktikad baik dalam tindakan hukum pemesanan rumah susun. Perlindungan terhadap konsumen dalam hal tindakan hukum pemesanan rumah susun dilakukan berdasarkan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, dan kewajiban pengembang untuk beriktikad baik dan memenuhi persyaratan perizinan. Konsumen yang merasa dirugikan dengan pihak pengembang selaku pelaku usaha, maka dapat menggugat pelaku usaha dengan menempuh cara penyelesaiannya melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | iktikad baik, rumah susun, perlindungan konsumen. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 04 Apr 2016 07:07 |
| Last Modified: | 04 Apr 2016 07:07 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/19718 |
Actions (login required)
 |
View Item |
