Juliandari, Fitri (1187010) (2016) Tinjauan Yuridis terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Daerah bagi Pengusaha Kaki Lima di Bidang Kuliner Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1187010_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (65Kb) | Preview |
|
|
Text
1187010_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (118Kb) | Preview |
|
![[img]](http://repository.maranatha.edu/style/images/fileicons/text.png) |
Text
1187010_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (152Kb) |
|
|
Text
1187010_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (124Kb) |
|
|
Text
1187010_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (152Kb) |
|
|
Text
1187010_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (54Kb) | Preview |
|
|
Text
1187010_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1975Kb) |
|
|
Text
1187010_References.pdf - Accepted Version Download (53Kb) | Preview |
Abstract
Pelaku usaha yang memiliki penghasilan selayaknya dikenai kewajiban pembayaran pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan baik untuk negara maupun untuk daerah. Di tingkat pusat, terdapat Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan seorang wajib pajak. Saat ini, perkembangan usaha kaki lima di bidang kuliner khususnya di kota Bandung berkembang dengan pesat. Para pelaku usaha belum menyadari kewajiban pembayaran pajak. Di sisi lain, kota Bandung telah memberlakukan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang menetapkan kewajiban pembayaran pajak daerah bagi berbagai sektor usaha. Penelitian ini akan mengkaji apakah PKL sektor kuliner di Kota Bandung dapat dikenai kewajiban pembayaran pajak baik PPh maupun pajak daerah. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitan hukum normatif. Sedangkan teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu: melalui pemaparan dan uraian berdasarkan kaidah-kaidah silogisme hukum, interpretasi dan konstruksi hukum yang berlaku. Pedagang kaki lima yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak dapat dikenai kewajiban membayar PPh, dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Sampai saat ini ketentuan NPWPD dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah belum dapat dikenakan terhadap pedagang usaha kaki lima (penjual makanan). Ketentuan tersebut seharusnya dapat dikenakan terhadap pedagang kaki lima yang memiliki penghasilan di atas nominal tertentu. Dasar pemikirannya adalah bahwa objek yang diperdagangkan sama dengan objek pelayanan restoran. Yang dapat dikenakan kewajiban pembayaran pajak daerah.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pajak Daerah, Pedagang Kaki Lima, Pendapatan Daerah, Kesejahteraan, |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
| Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
| Date Deposited: | 30 Mar 2016 01:33 |
| Last Modified: | 30 Mar 2016 01:33 |
| URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/19653 |
Actions (login required)
 |
View Item |
