Pertanggung Jawaban Hukum Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Sebagai Mitra Usaha Pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Purwanty , Rizka (1187078) (2015) Pertanggung Jawaban Hukum Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Sebagai Mitra Usaha Pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1187078_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (509Kb) | Preview
	Text 1187078_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (558Kb)
Preview	Text 1187078_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (357Kb) | Preview
	Text 1187078_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (624Kb)
	Text 1187078_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (525Kb)
	Text 1187078_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (500Kb)
Preview	Text 1187078_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (163Kb) | Preview
	Text 1187078_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (389Kb)
Preview	Text 1187078_References.pdf Download (320Kb) | Preview

Abstract

Koperasi merupakan salah satu bentuk perwujudan dari perkonomian bangsa, dimana koperasi berasaskan kekeluargaan dan gotong royong untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, koperasi sering digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga prinsip dasar dari koperasi tersebut banyak dikesampingkan dan justru malah menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, kasus yang marak terjadi saat ini adalah kasus gagal bayar yang menimpa KCKGP Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada KCKGP diantaranya adalah metode yuridis normatif yakni metode yang dilakukan dengan mengolah bahan hukum sekunder yang berupa sumber pustaka untuk mendapatkan data teori yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi, selain itu juga dilakukan pendekatan terhadap Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk memastikan legalitas atas sistem yang digunakan oleh KCKGP dan untuk melengkapi sumber data, dilakukan pula metode yuridis sosiologis untuk mendapatkan sumber hukum primer yang dapat dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa mitra yang menjadi korban dari kasus yang dialami KCKGP. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem investasi yang ditawarkan oleh KCKGP diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dilakukan dengan mekanisme Perjanjian Kerjasama Penyertaan dan Pengelolaan Modal Usaha, dapat diketahui bahwa dasar hubungan antara mitra dengan KCKGP, berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah hubungan investasi dimana mitra sebagai pemodal dan KCKGP sebagai pelaku usaha. Pertanggung jawaban hukum yang hingga saat ini sudah diupayakan oleh pihak KCKGP atas kasus yang menimpanya adalah secara perdata maupun pidana masing – masing dapat disebutkan bahwa untuk pertanggung jawaban perdata sudah menghasilkan putusan perdamaian yang sudah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sedangkan secara pidana hingga saat penelitian ini dilakukan, kasusnya masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Bandung dimana para terdakwa diduga melakukan penipuan dan penggelapan terhadap dana para mitra dan saat ini masih menunggu keputusan dari Hakim Pengadilan Negeri Bandung terhadap para terdakwa sebagai pengurus dari KCKGP. Dikarenakan adanya peraturan mengenai sistem investasi dalam koperasi, maka pemerintah perlu memberikan pengawasan lebih terhadap koperasi, khususnya koperasi yang bergerak dalam bidang keuangan agar koperasi tidak dijadikan alat untuk mendapat keuntungan pribadi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggung Jawaban, KCKGP, Perlindungan Hukum, Konsumen, Mitra.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	30 Oct 2015 07:13
Last Modified:	30 Oct 2015 07:13
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/16518

Actions (login required)

View Item