Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kebijakan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional dan Perlindungan Hukum bagi Pesertanya Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara

Hamonangan, Ferdinand (1287007) (2015) Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kebijakan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional dan Perlindungan Hukum bagi Pesertanya Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1287007_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (599Kb) | Preview
Preview	Text 1287007_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (253Kb) | Preview
	Text 1287007_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (435Kb)
	Text 1287007_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (430Kb)
	Text 1287007_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (455Kb)
Preview	Text 1287007_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (90Kb) | Preview
	Text 1287007_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (95Kb)
Preview	Text 1287007_References.pdf - Accepted Version Download (213Kb) | Preview

Abstract

Bagi setiap negara pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat adalah kewajiban yang harus dilakukan, pemenuhan hak konstitusional harus dijalankan berdasarkan konstitusi yang berlaku. Sebagai penjabaran dari konstitusi, pemerintah memberlakukan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal tersebut menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah memiliki komitmen yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Namun pada kenyataanya hak konstitusional masyarakat belum dapat terpenuhi terbukti begitu banyak masalah dalam pelaksanaan program BPJS. Sampai saat ini pemerintah belum mampu menghasilkan data yang valid tentang jumlah orang miskin dan tidak mampu, selain itu penyaluran kartu peserta belum dapat didistribusikan dengan baik sehingga berdampak pada minimnya fasilitas layanan di rumah sakit. Berdasarkan fakta tersebut maka, problematika yang muncul terkait pemenuhan kebijakan program BPJS dan perlindungan peserta BPJS ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan penelitian pada data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan BPJS Kesehatan. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pemenuhan Hak Konstitusional masyarakat terkait kebijakan program BPJS dan untuk mengkaji dan memahami perlindungan hukum bagi peserta program BPJS ditinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hak konstitusional masyarakat belum dapat terpenuhi terbukti begitu banyak masalah dalam pelaksanaan program BPJS. Permasalahan yang mengemuka selama ini terkait peserta program BPJS dimulai dari validitas data masyarakat di Indonesia, proses registrasi bagi peserta yang terkesan sulit, dan tidak adanya standard operasional terhadap pelayanan bagi peserta program BPJS. Hal ini tidak sesuai dengan ketentaun normatif. Adapun perlindungan hukum yang seharusnya dapat diberikan adalah perlindungan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, perlindungan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dan perlindungan untuk menjamin agar hak-hak asasi warga masyarakat tidak dilanggar dan kepentingannya tidak dirugikan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi, yaitu dengan cara mediasi, atau peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum (perdata dan pidana) serta pemenuhan hak sesuai konstitusi dan Undang undang. Terkait hal tersebut maka di perlukan peran pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang standar operasional pelayanan terhadap peserta, melakukan sosialisasi terkait program BPJS beserta melakukan pembaharuan data terhadap masyarakat Indonesia dengan mengkaji secara komperehensif tentang kepesertaan BPJS, dan Pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja jajaran manajemen BPJS Kesehatan hingga tingkat kabupaten/kota.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	BPJS, Hak Konstitusional, Perlindungan Hukum.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	30 Oct 2015 06:58
Last Modified:	30 Oct 2015 06:58
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/16516

Actions (login required)

View Item