Sopiana, Lira ( 1187075 ) (2015) Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Denda Dalam Proses Keberatan Pajak dan Pemenuhan Prinsip Keadilan Bagi Wajib Pajak Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1187075_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (56Kb) | Preview |
|
Text
1187075_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (25Kb) |
||
|
Text
1187075_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (65Kb) | Preview |
|
Text
1187075_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (130Kb) |
||
Text
1187075_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (127Kb) |
||
Text
1187075_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (88Kb) |
||
|
Text
1187075_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (29Kb) | Preview |
|
Text
1187075_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (104Kb) |
||
|
Text
1187075_CV.pdf - Accepted Version Download (20Kb) | Preview |
|
|
Text
1187075_References.pdf - Accepted Version Download (32Kb) | Preview |
Abstract
Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, negara memungut uang dari rakyat yang disebut pajak yang dihitung berdasarkan pendapatan rakyatnya. Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam proses pemungutan pajak dapat terjadi perselisihan antara wajib pajak dengan aparat perpajakan, karena adanya perbedaan perhitungan penagihan pajak. Sehingga wajib pajak dapat mengajukan keberatan pajak untuk menyelesaikan perbedaan perhitungan tersebut. Namun dalam proses pengajuan keberatan pajak terdapat hal-hal yang memberatkan wajib pajak seperti syarat pengajuan keberatan pajak untuk melakukan pembayaran diawal dan denda yang cukup besar apabila keberatannya ditolak. Dengan demikian proses pengajuan keberatan pajak perlu dikaji lebih lanjut karena belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan bagi wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat desktiptif analitis yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, perundang-undangan, dan makalah yang berhubungan dengan keberatan pajak. Teknik alanisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini menjelaskan bahwa proses keberatan pajak telah melanggar prinsip keadilan, khususnya terkait keadilan dalam penyusunan undang-undang. Wajib pajak seharusnya dapat melakukan pengajuan keberatan terlebih dahulu tanpa harus melakukan pembayaran pajak diawal, selain itu penetapan denda yang besar membuat wajib pajak merasa keberatan untuk mengajukan keberatan pajak. Dalam pembayaran denda pajak tidak dapat disimpangi karena peraturan pajak bersifat mengikat, namun dengan adanya kebijakan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 memberikan keringanan bagi wajib pajak untuk dapat mengangsur pembayaran denda berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Maka seharusnya pemerintah melakukan revisi undang-undang khususnya dalam proses keberatan pajak dan menghapus denda bagi wajib pajak yang pengajuan keberatannya ditolak.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
Date Deposited: | 28 Aug 2015 10:32 |
Last Modified: | 28 Aug 2015 10:32 |
URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/14583 |
Actions (login required)
View Item |