Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum dan Perizinan Penambangan Nikel Berdasarkan Undang-Undang Nomon 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Rizkyhatsari, Tia ( 1187071 ) (2014) Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum dan Perizinan Penambangan Nikel Berdasarkan Undang-Undang Nomon 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1187071_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (266Kb) | Preview
	Text 1187071_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (119Kb)
Preview	Text 1187071_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (307Kb) | Preview
	Text 1187071_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (447Kb)
	Text 1187071_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (227Kb)
	Text 1187071_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (327Kb)
Preview	Text 1187071_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (97Kb) | Preview
	Text 1187071_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (455Kb)
Preview	Text 1187071_CV.pdf - Accepted Version Download (186Kb) | Preview
Preview	Text 1187071_References.pdf - Accepted Version Download (196Kb) | Preview

Abstract

Indonesia memiliki daerah-daerah yang potensial sehingga diperlukan suatu Master Plan untuk mengembangkannya. Hal ini mendorong pemerintah membentuk sistem untuk mengatur kegiatan pertambangan ini. Dimana kegiatan pertambangan ini harus memenuhi 2 (dua) hal yaitu persyaratan administrasi dan persyaratan hukum. Persyaratan administrasi ini diatur dalam administrasi negara berkaitan dengan pembangunan negara yang mengkaji tentang penyusunan, pengimlemetasian dan pengevaluasian kebijakan pemerintah daerah. Persyaratan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa izin. Izin dalam administrasi negara berkaitan dengan perundang- undangan dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan suatu perbuatan Hukum Administrasi Negara yang diterapkan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam kenyataannya, perusahaan tambang banyak melakukan kegiatan tambang secara illegal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kejelasan dari status hukum pertambangan tersebut. Kabupaten Konawe adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Pada perkembangannya, Kabupaten Konawe pun melakukan pemekaran wilayah yaitu dengan menghadirkan Kabupaten Konawe Utara pada Provinsi Sulawesi Tenggara, Yang menjadi sorotan bagi para pengusaha yaitu pada potensi pertambangannya. PT Antam tertarik untuk berinvestasi di daerah tersebut, PT Antam pun sudah menyelesaikan segala administrasi. Berjalannya waktu, Bupati Konawe Utara telah mengambil lahan milik PT Antam dan diberikan pada PT DIPM. Sehingga tidak ada kepastian huku dari lahan tersebut. Kasus ini berlanjut ke Pengadilan Negeri Kendari, dan Pengadilan Tata Usaha Makassar. Dalam permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa surat keputusan dicabut dan dinyatakan batal demi hukum. Ini dikarenakan objek atau lahan tersebut tidak mempunyai izin yang berlandaskan hukum yang berlaku sehingga dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan di lahan yang tidak memiliki izin tersebut adalah ilegal. Masalah konsistensi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di sektor pertambangan menjadi permasalahan yang besar ketika pejabat daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan IUP. Tetapi dalam prakteknya yang terjadi adalah konsistensi tersebut tidak tercapai di mana hal ini sangat berbahaya bagi para perusahaan tambang. Dapat dilihat dari perlindungan di sektor izin petambangan sangat lemah, meskipun izin pertambangan telah dimiliki, hal tersebut tidak berarti IUP yang dimiliki tidak dapat dicabut, karena Pemerintah Daerah dapat saja mencabut IUP yang dikeluarkannya, hal ini akan berdampak buruk bagi para perusahaan tambang.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Kepastian Hukum, Perizinan, dan Minerba
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	28 Aug 2015 10:16
Last Modified:	28 Aug 2015 10:16
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/14579

Actions (login required)

View Item