Siregar, Prika Susrawita ( 1187043 ) (2015) Pertanggungjawaban Direksi Sebagai Representasi Korporasi Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Penggelapan Pajak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.
|
Text
1187043_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (247Kb) | Preview |
|
Text
1187043_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (172Kb) |
||
|
Text
1187043_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (279Kb) | Preview |
|
Text
1187043_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (312Kb) |
||
Text
1187043_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (310Kb) |
||
Text
1187043_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (266Kb) |
||
|
Text
1187043_Conlusion.pdf - Accepted Version Download (94Kb) | Preview |
|
Text
1187043_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (270Kb) |
||
|
Text
1187043_CV.pdf - Accepted Version Download (81Kb) | Preview |
|
|
Text
1187043_References.pdf - Accepted Version Download (140Kb) | Preview |
Abstract
KUHP belum menyatakan korporasi sebagai subjek hukum, namun hal itu tidak membuat korporasi bebas dari tanggung jawab pidana. Seiring perkembangan hukum, korporasi sebagai subjek hukum sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 Drt. tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1984 tentang Pos, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU). Oleh karena itu korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak. Penelitian ini bertujuan melihat kedudukan dan pertanggungjawaban hukum pidana korporasi, pertanggungjawaban direksi sebagai representasi dari korporasi dalam pertanggungjawaban mengelola korporasi dan kendala yang dihadapi untuk menjerat korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU PT). Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU TPPU, KUHP), sekunder (buku-buku teks tentang hukum, pendapat dari media massa), dan tersier (kamus, ensiklopedia). Penulis menyimpulkan bahwa korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan doktrin-doktrin yaitu seperti doctrine of strict liability, identification theory, doctrine of delegation, doctrine of aggregation dan diperkuat dengan adanya Pasal 6 UU TPPU. Terkait pertangggungjawaban direksi, penulis menyimpulkan bahwa direksi dapat dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan doktrin fiduciary duties dan duty to skill and care, doktrin duty of care, doktrin ultra vires dan doktrin piercieng the corporate veil serta diperkuat dengan adanya dan Pasal 3 UU TPPU Selain hal tersebut penulis menemukan kendala yang dihadapi dalama menjerat korporasi. Penulis berpendapat bahwa kurang tegasnya mengenai pengaturan pertanggungjawaban korporasi perlu dikaji ulang. Sehingga undang-undang dapat mengatur secara tegas pertanggungjawaban korporasi dan adanya mekanisme yang lebih mudah untuk melacak dan membuktikan adanya suatu tindak pidana pencucian uang.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci : Direksi, Korporasi, Pencucian uang, Penggelapan pajak. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law |
Depositing User: | Perpustakaan Maranatha |
Date Deposited: | 27 Aug 2015 11:05 |
Last Modified: | 27 Aug 2015 11:05 |
URI: | http://repository.maranatha.edu/id/eprint/14572 |
Actions (login required)
View Item |