Tinjauan Yuridis Kedudukan Kasus Lumpur Lapindo dan Uang Pengganti Bagi Korban Lumpur Lapindo Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan

Rismayudha, Rega ( 1187030 ) (2015) Tinjauan Yuridis Kedudukan Kasus Lumpur Lapindo dan Uang Pengganti Bagi Korban Lumpur Lapindo Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1187030_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (184Kb) | Preview
Preview	Text 1187030_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (345Kb) | Preview
	Text 1187030_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (373Kb)
	Text 1187030_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (498Kb)
	Text 1187030_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (200Kb)
Preview	Text 1187030_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (86Kb) | Preview
	Text 1187030_Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (268Kb)
Preview	Text 1187030_CV.pdf - Accepted Version Download (83Kb) | Preview
Preview	Text 1187030_References.pdf - Accepted Version Download (164Kb) | Preview

Abstract

Peristiwa semburan lumpur panas Lapindo merupakan salah satu permasalahan Bangsa Indonesia sampai saat ini. Lumpur Lapindo terjadi sejak 9 (sembilan) tahun silam tepatnya pada tanggal 29 Mei 2006, di desa Renokenongo, kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa semburan lumpur mengakibatkan dampak kerugian yang sangat besar bagi masyarakat sekitar. Kerugian tersebut meliputi berbagai aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan kesehatan. Atas kerugian yang dialami tersebut, PT Lapindo Brantas harus bertanggung jawab dengan mengganti kerugian kepada para korban. Putusan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2013 lalu, menimbulkan berbagai problematika hukum, yaitu terkait dengan pemberian uang pengganti oleh pemerintah kepada korban. Sehingga diperlukan kejelasan mengenai kedudukan kasus lumpur Lapindo, yang mana kemudian hal tersebut akan berpengaruh terhadap bentuk pertanggungjawabannya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan hukum normatif akan dianalisa norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, metode penelitian yang juga digunakan adalah metode penelitian dengan studi kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran terhadap literatur - literatur hukum dengan tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat. Dengan metode ini, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk dapat menggambarkan status lumpur Lapindo berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta mengkaji kesesuaian istilah uang pengganti bagi korban berdasarkan status dari kasus lumpur Lapindo. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status dari lumpur Lapindo adalah bukan merupakan bencana alam, melainkan suatu perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan dokumen-dokumen hukum serta bukti-bukti konkrit di lapangan merujuk pada ruang lingkup perbuatan melawan hukum, yaitu terkait dengan adanya kesalahan teknis operasional pengeboran, serta adanya unsur kelalaian dalam menjalankan prosedural pengeboran. Terminologi uang pengganti yang diberikan oleh negara kepada masyarakat lumpur Lapindo adalah tidak tepat. Terminologi yang tepat seharusnya adalah dana talangan. Dengan dana talangan, maka PT Lapindo Brantas harus mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum seharusnya mutlak menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas sebagai subjek hukum yang menimbulkan kerugian dan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah. PT Lapindo Brantas diharapkan untuk dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya secara mandiri dan menyeluruh kepada korban, serta kiranya pemerintah diharapkan dapat bersikap tegas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Kedudukan, Lumpur Lapindo, Uang Pengganti.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	27 Aug 2015 10:48
Last Modified:	27 Aug 2015 10:48
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/14570

Actions (login required)

View Item