Tinjauan Yuridis Terhadap Kompetensi Kewenangan Absolut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menangani Keberatan Keikut-Sertaan Perusahaan Sebagai Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Harismunandar, Rizsal Epani (1387080) (2018) Tinjauan Yuridis Terhadap Kompetensi Kewenangan Absolut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menangani Keberatan Keikut-Sertaan Perusahaan Sebagai Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha.

Preview	Text 1387080_Abstract_TOC.pdf - Accepted Version Download (212Kb) | Preview
	Text 1387080_Appendices.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2693Kb)
Preview	Text 1387080_Chapter1.pdf - Accepted Version Download (385Kb) | Preview
	Text 1387080_Chapter2.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (595Kb)
	Text 1387080_Chapter3.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (401Kb)
	Text 1387080_Chapter4.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (377Kb)
Preview	Text 1387080_Conclusion.pdf - Accepted Version Download (197Kb) | Preview
Preview	Text 1387080_Cover.pdf - Accepted Version Download (307Kb) | Preview
Preview	Text 1387080_References.pdf - Accepted Version Download (231Kb) | Preview

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Konsumen di luar pengadilan yang selanjutnya disebut dengan BPSK, merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang ekslusif di bidang perlindungan konsumen dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) sebagai dasar proses penyelesaiannya. Badan ini dibentuk atas dasar Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan timbul manakala BPSK memeriksa dan mengadili keberatan dari perusahaan yang menolak keikutsertaannya dalam program BPJS dimana perusahaan tersebut telah mendapatkan sanksi dari BPJS. Padahal, keikutsertaan sebagai anggota BPJS merupakan amanat UU SJSN jo. UU BPJS. Putusan BPSK yang pada intinya mengabulkan keberatan dari perusahaan dimaksud bahkan menganggap BPJS telah melakukan sebuah monopoli dan monopsony menjadi sebuah putusan yang kontroversial sehingga timbullah pertanyaan terkait korporasi yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS dapat dikenakan sanksi atas ketidakikutsertanya, mekanisme dan putusan BPSK sebagai kuasi peradilan yang memutus sengketa atas keberatan dari ketidak ikutsertaan sebagai peserta BPJS sesuai dengan kompetensi kewenangan absolutnya, serta Keputusan BPSK yang bukan kewenangannya dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat prespektif, dengan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan kesimpulan bahwa korporasi yang tidak mengikutsertakan karyawannya sebgaia peserta BPJS dianggap tidak mematuhi UU SJSN jo. UU BPJS sehingga sudah selayaknya mendapatkan teguran/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPSK sebagai kuasi peradilan tidak berhak memeriksa dan mengadili keberatan dari perusahaan atas sanksi yang diberikan oleh BPJS dikarenakan BPJS bukanlah pelaku usaha melainkan badan hukum publik yang diberikan kewenangannya oleh peraturan perundangundangan. Oleh karena itu Putusan BPSK yang tidak masuk dalam ruanglingkupnya tidak dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan negeri karena BPSK tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Seharusnya BPJS selaku pelaksana Undang-undang harus bertahap menjelaskan kepada pekerja dan pemberi kerja mengenai program BPJS itu sendiri. BPSK sebagai quasi peradilan seharusnya lebih selektif dalam penerimaan permasalahan yang masuk kedalamnya dengan disesuaikan kompetensi absolutnya sehingga tindakan dan langkah BPSK itu sendiri sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan putusan dari BPSK tersebut dapat dimintakan eksekusinya ke Pengadilan Negeri.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kompetensi Absolut, Perlindungan Konsumen, Keberatan, Eksekusi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > 87 Specialization in Business and Investment Law
Depositing User:	Perpustakaan Maranatha
Date Deposited:	02 Apr 2019 02:11
Last Modified:	02 Apr 2019 02:11
URI:	http://repository.maranatha.edu/id/eprint/26252

Actions (login required)

View Item